Presiden Minta Menteri Bekerja "All Out" dalam Dua Tahun

Kompas.com - 28/12/2012, 03:09 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Hasil evaluasi pemerintahan setahun terakhir yang disampaikan Dewan Pertimbangan Presiden serta Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan menyoroti banyak masalah penyerapan anggaran negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta menteri bekerja mati-matian (all out) dalam dua tahun terakhir masa pemerintahannya.

Hal itu mengemuka dalam rapat kabinet paripurna yang dipimpin Presiden, Kamis (27/12), di Kantor Presiden. Sidang yang mengagendakan penyampaian evaluasi dan rekomendasi Wantimpres dan UKP4 itu dihadiri Wakil Presiden Boediono dan segenap menteri kabinet.

”Kalau kita harus jujur, selama setahun ini tentu banyak hal yang kita capai, tetapi tidak sedikit pula yang belum sepenuhnya kita capai. Masa bakti kabinet ini tinggal dua tahun, berarti harus all out. Kalau perlu dipercepat, ya dipercepat. Kalau harus dituntaskan, maka harus dituntaskan karena tinggal dua tahun,” kata Presiden saat membuka rapat.

Seusai rapat, Ketua Wantimpres Emil Salim dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto tidak bersedia merinci hasil evaluasi atau rekomendasi mereka kepada pers. Sejumlah anggota Wantimpres yang biasanya kritis terhadap pemerintah dan terbuka kepada pers juga tidak bersedia berkomentar. Keterangan tentang pembahasan dalam rapat justru disampaikan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Itu pun tanpa sesi tanya jawab.

Berbagai masalah

Menurut Dipo, Wantimpres memberikan penekanan tentang persoalan pertumbuhan penduduk serta penyerapan APBN dan APBD yang sebaiknya difokuskan pada pembangunan Indonesia timur yang masih timpang.

UKP4 menyoroti masa pembahasan anggaran yang cukup lama antara DPR dan Kementerian Keuangan sehingga waktu sisa pelaksanaan itu lebih sedikit daripada saat pembahasan masalah anggaran. ”Manajemen anggaran ini perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan,” ujar Dipo.

Sejumlah masalah besar, kata Dipo, juga mengemuka dalam rapat. Masalah itu antara lain perlunya penyesuaian data, kurikulum pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta soal penyerapan anggaran 2012 di beberapa kementerian dan daerah.

Sudi hanya memberikan keterangan secara umum, bahwa Wantimpres menyampaikan kendala pembangunan yang dihadapi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, juga perlu ada perhatian di bidang kesehatan dan pendidikan. ”Dari prioritas program, ada beberapa kementerian yang masih harus menggenjot lagi untuk mencapai target,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, menurut Sudi, tidak dibuka dialog untuk merespons evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan Wantimpres dan UKP4. Presiden meminta agar semua koreksi, temuan, dan kritik diterima dengan baik, untuk selanjutnya segera dilakukan perbaikan. Dalam tiga bulan pertama tahun 2013, kabinet akan melakukan konsolidasi untuk menyikapi temuan Wantimpres dan UKP4.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyerapan anggaran kementerian cenderung menumpuk pada akhir tahun. Bahkan, menurut Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), enam kementerian menyerap anggaran kurang dari 20 persen.

Keenam kementerian itu adalah Kementerian Perumahan Rakyat (penyerapan baru 1,9 persen), Kementerian Pemuda dan Olahraga (4,2 persen), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (10,8 persen), Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (10,9 persen), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (17,8 persen), serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (19,3 persen). (WHY)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

Nasional
ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Nasional
Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Nasional
Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Nasional
Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Di Depan DPR, Kejagung Sebut akan Limpahkan Berkas Djoko Tjandra ke JPU

Nasional
Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Putusan Dewas KPK Diharap Pecut Firli Bahuri Lebih Serius Berantas Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X