Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Izin Pengelolaan SDA Banyak Keluar Menjelang Pilkada

Kompas.com - 27/12/2012, 23:37 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menemukan modus tindak pidana korupsi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di daerah. Dari kajian yang dilakukan terhadap tata kelola kehutanan dan sumber daya alam, ditemukan pola yang sama, yakni izin pengelolaan oleh swasta banyak diberikan kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, KPK telah memaparkan kajian tentang tata kelola kehutanan ke publik. Dari kajian tersebut ditemukan adanya tumpang tindih regulasi soal kehutanan, hingga modus penyelewenangan dalam pemberian izin pengelolaan sumber daya alam.

"Izin untuk memberikan (hak pengelolaan) kepada pengusaha-pengusaha mengenai hutan dan tabang frekuensinya naik menjelang pilkada. Setelah pilkada selesai, turun lagi. Kemudian naik lagi ketika era kepala daerah terpilih mulai memerintah," kata Busyro, Kamis (27/12/2012) di Jakarta.

Menurut dia, modus penyelewengan dalam pemberian izin pengelolaan SDA oleh kepala daerah ini menunjukkan tidak terkontrol dan transparannya tata kelola hutan dan SDA di Indonesia.

"Tidak terkontrolnya sistem hutan secara transparan sehingga ada kekayaan di bidang kehutanan ini dikelola pemda dan timbul masalah. Problemnya yaitu berdasarkan tata kelola pemerintahan yang menganut otonomi daerah, ternyata ada konsentrasi kekuatan berlebih pada kepala daerah tingkat satu dalam soal pemberian izin atau lisensi," katanya.

Busyro mencontohkan, salah satu kasusnya adalah suap oleh pengusaha Siti Hartati Murdaya kepada Bupati Buol Amran Batalipu. Hartati diduga menyuap Amran agar perusahaannya mendapatkan izin hak guna usaha perkebunan di Kabupaten Buol, meski pun hak guna usaha tersebut diberikan di wilayah yang tak seharusnya. Amran ketika itu sedang menghadapi pilkada dan membutuhkan dana untuk persiapannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com