Kompas.com - 27/12/2012, 21:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 45 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan tingkat atau jabatannya. Dari total 45 pelaku tersebut, 16 di antaranya merupakan anggota DPR dan DPRD. Hal ini merupakan salah satu poin dalam laporan akhir tahun KPK yang disampaikan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2012).

"Jadi sebenarnya siapa yang jadi aktor korupsi? Banyak aktor, elit politik, birokrasi, bisnis, dan calo-calo," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, dan tiga wakil ketua lainnya, yakni Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Andan Panduparaja.

Berdasarkan catatan, sejumlah kasus yang melibatkan anggota dewan, di antaranya, kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan terdakwa anggota DPR asal fraksi Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati, dan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional dengan terdakwa Angelina Sondakh.

Ada pula kasus wisma atlet SEA Games yang melibatkan anggota DPR sekaligus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, serta kasus dugaan suap PON Riau yang menjerat lebih dari sepuluh anggota DPRD Riau.

"Kasus wisma atlet sementara melibatkan dua tersangka, cek perjalanan melibatkan anggota DPR, satu orang swasta, pebisnis swasta, satu pejabat BI. Selanjutnya kasus Wa Ode Nurhayati, satu orang DPR, Kemennakertans, tiga DPR, Riau 13 anggota DPRD. Suap Buol melibatkan tiga orang, Angie sementara satu orang, hakim semarang tiga orang," papar Busyro.

Selain anggota Dewan, mereka yang banyak dijerat KPK adalah pihak swasta. Menurut data KPK, ada 15 pelaku kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari pihak swasta. Menyusul kemudian, pelaku yang merupakan pegawai negeri sipil, baik itu eselon I, II, dan III, sebanyak tujuh orang. Kemudian walikota, bupati, atau gubernur sebanyak tiga orang, serta hakim dua orang dan pelaku dari latar belakang lainnya, seperti anggota Kepolisian, sebanyak dua orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Busyro juga berpendapat, para elit politik di DPR cenderung mengeruk keuangan negara. Partai-partai politik menggantungkan hidupnya kepada negara dengan menjadikan kas negara layaknya mesin ATM yang dapat diambil kapan saja.

Mereka, menurut Busyro, menjadikan kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sasarannya. "Semua parpol mesti berkeinginan untuk bisa berjaya di 2014, ujung-ujungnya adalah parpol tertentu, atau gabungan parpol yang di belakangnya tidak akan luput dari kekuatan-kekuatan bisnis yang busuk," ujar Busyro.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

Nasional
Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.