Kompas.com - 27/12/2012, 21:07 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepanjang 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 45 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan tingkat atau jabatannya. Dari total 45 pelaku tersebut, 16 di antaranya merupakan anggota DPR dan DPRD. Hal ini merupakan salah satu poin dalam laporan akhir tahun KPK yang disampaikan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/12/2012).

"Jadi sebenarnya siapa yang jadi aktor korupsi? Banyak aktor, elit politik, birokrasi, bisnis, dan calo-calo," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.

Hadir dalam jumpa pers tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, dan tiga wakil ketua lainnya, yakni Bambang Widjojanto, Zulkarnain, dan Andan Panduparaja.

Berdasarkan catatan, sejumlah kasus yang melibatkan anggota dewan, di antaranya, kasus dugaan suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan terdakwa anggota DPR asal fraksi Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati, dan kasus dugaan suap kepengurusan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional dengan terdakwa Angelina Sondakh.

Ada pula kasus wisma atlet SEA Games yang melibatkan anggota DPR sekaligus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, serta kasus dugaan suap PON Riau yang menjerat lebih dari sepuluh anggota DPRD Riau.

"Kasus wisma atlet sementara melibatkan dua tersangka, cek perjalanan melibatkan anggota DPR, satu orang swasta, pebisnis swasta, satu pejabat BI. Selanjutnya kasus Wa Ode Nurhayati, satu orang DPR, Kemennakertans, tiga DPR, Riau 13 anggota DPRD. Suap Buol melibatkan tiga orang, Angie sementara satu orang, hakim semarang tiga orang," papar Busyro.

Selain anggota Dewan, mereka yang banyak dijerat KPK adalah pihak swasta. Menurut data KPK, ada 15 pelaku kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari pihak swasta. Menyusul kemudian, pelaku yang merupakan pegawai negeri sipil, baik itu eselon I, II, dan III, sebanyak tujuh orang. Kemudian walikota, bupati, atau gubernur sebanyak tiga orang, serta hakim dua orang dan pelaku dari latar belakang lainnya, seperti anggota Kepolisian, sebanyak dua orang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Busyro juga berpendapat, para elit politik di DPR cenderung mengeruk keuangan negara. Partai-partai politik menggantungkan hidupnya kepada negara dengan menjadikan kas negara layaknya mesin ATM yang dapat diambil kapan saja.

Mereka, menurut Busyro, menjadikan kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai sasarannya. "Semua parpol mesti berkeinginan untuk bisa berjaya di 2014, ujung-ujungnya adalah parpol tertentu, atau gabungan parpol yang di belakangnya tidak akan luput dari kekuatan-kekuatan bisnis yang busuk," ujar Busyro.



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Kunjungi Pasar Tanah Abang, Wakil Ketua DPR: Pedagang Tak Ingin Kibarkan Bendera Putih

Nasional
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Nasional
Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19

Bloomberg Nilai Indonesia Jadi Negara Terburuk soal Ketahanan Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Jokowi Teken Perpres Baru, Atur Jabatan Wakil Menteri Dikbud Ristek

Nasional
1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

1,5 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Datang Lagi, untuk Vaksinasi Gotong-royong

Nasional
Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menkes Akui Testing dan Tracing di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Kemendikbud Ristek Tegaskan Permendikbud Ristek Nomor 5/2021 Tidak Mengatur Spesifikasi Laptop Merah Putih

Nasional
Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Soroti Laporan Bank Dunia, Anggota DPR Minta Pembahasan RUU PDP Dikebut

Nasional
Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Penuhi Kebutuhan Oksigen, Pemerintah Kerja Sama dengan Berbagai Negara

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 3 Staf Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Menkes Sebut Sosiolog dan Tokoh Masyarakat Punya Peran Penting dalam Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Meningkat, Korban Mayoritas Perempuan dan Anak

Nasional
Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Ketua DPR: Fasilitas Isolasi Khusus Anggota Dewan Belum Diperlukan

Nasional
Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Airlangga Ingatkan Perlunya Indonesia Produksi Vaksin Covid-19 secara Mandiri

Nasional
Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Orangtua Diharapkan Jaga Nutrisi dan Tumbuh Kembang Anak Saat Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X