KPK: Kami Tak Pandang Bulu, Apalagi Rambut..

Kompas.com - 27/12/2012, 20:12 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim sejumlah pencapaiannya sepanjang 2012. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, ada sejumlah hal yang menjadi prestasi cemerlang pimpinan KPK jilid III di bidang penindakan selama setahun pertama memerintah.

Salah satunya, kata Bambang, KPK berhasil menjerat menteri maupun jenderal polisi aktif. "Bukan hanya mantan tapi juga siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bisa menjadi bagian target KPK. Kami tidak memandang bulu, apalagi rambut," kata Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Hadir pula dalam jumpa pers tersebut, Ketua KPK Abraham Samad, dan tiga wakil ketua lainnya, yakni Busyro Muqoddas, Zulkarnain, serta Adnan Pandupraja.

Seperti diketahui, tahun ini KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang. Sejak berdiri sembilan tahun lalu, ini lah pertama kali KPK berani menjerat seorang menteri aktif. Selain menteri, KPK menetapkan dua jenderal polisi sekaligus dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian SIM sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan mantan Wakil Kepala Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo. Bambang juga mengatakan, KPK membuat terobosan dalam penggunaan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Tahun ini, KPK memulainya dengan menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wa Ode Nurhayati.

Selain didakwa menyuap, politikus Partai Amanat Nasional itu didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan uang Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya. "Baru tahun inilah TPPU dalam dakwaan dirumuskan," ujar Bambang.

Selain itu, pada tahun inilah KPK mulai melakukan operasi tangkap tangan hingga ke luar Pulau Jawa. Misalnya, tangkap tangan terkait kasus dugaan penyuapan hak guna usaha (HGU) di Buol, Sulawesi Tengah, atau kasus dugaan suap PON Riau.

"Ini mengindikasikan, hai para koruptor, kami bisa mendekati Anda, kendati Anda ada di ujung negeri. Jangan main-main, OTT (operasi tangkap tangan) bisa sampai ke tempat Anda," ucap Bambang.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X