KPK, Tindak Lanjuti Temuan Rekening Gendut DPR!

Kompas.com - 27/12/2012, 16:38 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas 18 rekening gendut milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, rekening gendut bernilai miliaran rupiah itu diduga kuat atas hasil praktik korupsi.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR, Indra, Kamis (27/12/2012), di Jakarta. "KPK harus menindaklajuti laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK atas 18 anggota DPR yang memiliki rekening gendut. Patut diduga rekening gendut tersebut merupakan hasil korupsi," ujarnya.

Menurut Indra, temuan rekening gendut itu sangat mencurigakan, terutama jika dilihat dari saldo rekeningnya yang sangat besar. Oleh karena itu, KPK harus menyelidikinya. Selanjutnya, Indra menuturkan, ketika sudah mencapai tahap persidangan, penuntut harus menerapkan sistem pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini, lanjutnya, sudah memiliki payung hukum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Saya rasa pembuktian terbaliknya dberlakukan untuk seluruh kasus tindak pidana korupsi. Sebagai efek jera, koruptor harus dimiskinkan," katanya lagi.

"Siapa pun dia, apa pun jabatannya, dan dari mana pun asal fraksinya, hukum harus dtegakkan dengan tanpa pandang bulu," tambahnya lagi.

PPATK hingga kini telah melaporkan 18 anggota Badan Anggaran DPR yang memiliki rekening gendut dan terindikasi korupsi kepada KPK. Dari 18 orang itu, ada yang akumulasi nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah. "Nilai transaksi mencurigakan yang dilakukan para anggota Banggar itu berkisar ratusan juta rupiah hingga miliar rupiah per transaksi. Jika diakumulasikan, ada yang nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf kemarin.

Menurut Yusuf, PPATK menyerahkan sejumlah LHA terkait 18 anggota Banggar itu secara bertahap kepada KPK. Selain rekening gendut anggota Banggar, PPATK juga melaporkan rekening gendut sejumlah anggota DPR. Namun, Yusuf tidak menjelaskan berapa jumlah anggota DPR yang dimaksud.

Sejak 2003 hingga Juni 2012, PPATK menerima lebih dari 2.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait anggota Banggar dari penyedia jasa keuangan. PPATK lalu menganalisis transaksi mencurigakan itu untuk mengetahui ada atau tidak indikasi pidana. PPATK telah menganalisis sekitar 1.000 lebih LTKM.

Dari hasil analisis itulah, diketahui ada 18 anggota Banggar yang memiliki rekening gendut. Menurut Yusuf, ada beberapa pertimbangan yang digunakan KPK untuk menyatakan 18 anggota Banggar itu terindikasi korupsi.

Pertama, kegiatan Banggar rawan korupsi karena mengurus ratusan triliun rupiah anggaran negara. Kedua, frekuensi transaksi keuangan 10 anggota Banggar itu tidak sesuai profilnya sebagai anggota DPR. Aliran masuk ke rekening anggota Banggar umumnya transaksi tunai sehingga PPATK tidak bisa mendeteksi asal uang itu.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

    Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

    Nasional
    Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

    Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

    Nasional
    DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

    DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

    Nasional
    Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

    Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

    Nasional
    Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

    Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

    Nasional
    Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

    Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

    Nasional
    Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

    Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

    Nasional
    Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

    Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

    Nasional
    Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

    Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

    Nasional
    Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

    Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

    Nasional
    Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

    Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

    Nasional
    'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

    "Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

    Nasional
    Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

    Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

    Nasional
    Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

    Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

    Nasional
    Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

    Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X