KPK, Tindak Lanjuti Temuan Rekening Gendut DPR!

Kompas.com - 27/12/2012, 16:38 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas 18 rekening gendut milik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasalnya, rekening gendut bernilai miliaran rupiah itu diduga kuat atas hasil praktik korupsi.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi III DPR, Indra, Kamis (27/12/2012), di Jakarta. "KPK harus menindaklajuti laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK atas 18 anggota DPR yang memiliki rekening gendut. Patut diduga rekening gendut tersebut merupakan hasil korupsi," ujarnya.

Menurut Indra, temuan rekening gendut itu sangat mencurigakan, terutama jika dilihat dari saldo rekeningnya yang sangat besar. Oleh karena itu, KPK harus menyelidikinya. Selanjutnya, Indra menuturkan, ketika sudah mencapai tahap persidangan, penuntut harus menerapkan sistem pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik ini, lanjutnya, sudah memiliki payung hukum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Saya rasa pembuktian terbaliknya dberlakukan untuk seluruh kasus tindak pidana korupsi. Sebagai efek jera, koruptor harus dimiskinkan," katanya lagi.

"Siapa pun dia, apa pun jabatannya, dan dari mana pun asal fraksinya, hukum harus dtegakkan dengan tanpa pandang bulu," tambahnya lagi.

PPATK hingga kini telah melaporkan 18 anggota Badan Anggaran DPR yang memiliki rekening gendut dan terindikasi korupsi kepada KPK. Dari 18 orang itu, ada yang akumulasi nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah. "Nilai transaksi mencurigakan yang dilakukan para anggota Banggar itu berkisar ratusan juta rupiah hingga miliar rupiah per transaksi. Jika diakumulasikan, ada yang nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah," kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf kemarin.

Menurut Yusuf, PPATK menyerahkan sejumlah LHA terkait 18 anggota Banggar itu secara bertahap kepada KPK. Selain rekening gendut anggota Banggar, PPATK juga melaporkan rekening gendut sejumlah anggota DPR. Namun, Yusuf tidak menjelaskan berapa jumlah anggota DPR yang dimaksud.

Sejak 2003 hingga Juni 2012, PPATK menerima lebih dari 2.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait anggota Banggar dari penyedia jasa keuangan. PPATK lalu menganalisis transaksi mencurigakan itu untuk mengetahui ada atau tidak indikasi pidana. PPATK telah menganalisis sekitar 1.000 lebih LTKM.

Dari hasil analisis itulah, diketahui ada 18 anggota Banggar yang memiliki rekening gendut. Menurut Yusuf, ada beberapa pertimbangan yang digunakan KPK untuk menyatakan 18 anggota Banggar itu terindikasi korupsi.

Pertama, kegiatan Banggar rawan korupsi karena mengurus ratusan triliun rupiah anggaran negara. Kedua, frekuensi transaksi keuangan 10 anggota Banggar itu tidak sesuai profilnya sebagai anggota DPR. Aliran masuk ke rekening anggota Banggar umumnya transaksi tunai sehingga PPATK tidak bisa mendeteksi asal uang itu.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

    Nasional
    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

    Nasional
    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

    Nasional
    Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

    Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

    Nasional
    Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

    Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

    Nasional
    Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

    Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

    Nasional
    Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

    Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

    Nasional
    Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

    Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

    Nasional
    Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

    Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

    Nasional
    Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

    Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

    Nasional
    Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

    Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

    Nasional
    Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

    Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

    Nasional
    Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

    Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

    Nasional
    Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

    Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

    Nasional
    Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

    Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X