KPK Satu-satunya Lembaga Negara yang Diaudit BPK

Kompas.com - 27/12/2012, 16:20 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi satu-satunya lembaga negara yang diaudit kinerjanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, audit kinerja KPK oleh BPK mulai dilakukan tahun ini.

"KPK satu-satunya lembaga negara yang diaudit kinerjanya oleh BPK," kata Abraham saat menyampaikan laporan kinerja akhir tahun di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Dia didampingi empat wakil ketua KPK, yakni Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Zulkarnain, dan Adnan Pandupraja. Abraham melanjutkan, audit kinerja oleh BPK itu bertujuan melihat efisiensi dan optimalisasi KPK dalam menjalankan tugas organisasi yang diamanatkan undang-undang. Dia juga mengungkapkan, KPK sudah membuat road map pemberantasan korupsi untuk 2011 hingga 2023.

"Road map ini dibutuhkan untuk menentukan arah target dan fokus serta langkah sistematis untuk memberantas korupsi yang semakin kompleks dan masif," ujar Abraham.

Secara garis besar, katanya, ada beberapa hal yang menjadi fokus KPK. Ada yang disebut sebagai national interest atau hal yang menjadi kepentingan hajat hidup orang banyak. "National interest, KPK lebih fokus pada empat sektor, ketahanan pangan plus, di situ ada pertanian, kehutanan, perikanan, plus pendidikan dan kesehatan, ketahanan energi atau sumber daya alam, ketiga, yang berkaitan dengan penerimaan negara melalui sektor pajak," ujar Abraham.

Selain itu, lanjut Abraham, KPK fokus pada kasus korupsi yang tergolong besar. Kasus-kasus yang melibatkan para pengambil kebijakan, kegiatan terorganisasi, dan dalam jangka panjang. Ditambahkan Abraham, KPK tidak hanya berhenti pada penanganan kasus semata.

"Road map KPK menetapkan apa yang dilakukan di bidang pencegahan harus simultan dan terintegrasi dengan penindakan," kata Abraham.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X