Menangis di Kamis Meringis

Kompas.com - 27/12/2012, 10:19 WIB
Penulis Amir Sodikin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Amir Sodikin

Kamis adalah hari supersibuk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta di Jalan HR Rasuna Said. Jika di Komisi Pemberantasan Korupsi ada istilah Jumat Keramat, di pengadilan tipikor wartawan juga punya hari khusus yang ”sakral” dalam beberapa bulan terakhir yang dinamai Kamis Meringis.

Ini hanya istilah untuk menggambarkan betapa sibuknya gedung pengadilan tipikor pada hari Kamis. Pantaslah dikatakan, pada hari itu semua wartawan meringis lantaran sibuk meliput kegiatan persidangan sejak pagi hingga hampir tengah malam.

”Rekor saya di hari Kamis beberapa pekan lalu. Saya bisa kirim hingga 30 berita dalam satu hari dari pengadilan tipikor,” kata seorang wartawan online. Berbagai macam bentuk media massa tumplek blek pada hari Kamis.

Penampilan mencolok terlihat di antara wartawan televisi yang harus membawa ”alat berat”, terutama wartawan televisi yang harus siaran langsung. ”Kami harus membawa paling sedikit 15 orang, termasuk teknisi untuk siaran langsung,” kata seorang wartawan televisi.

Kamis terkadang juga diberi istilah Kamis Menangis karena banyaknya tangis yang pecah dari para terdakwa. Macam-macam tangis yang ada di pengadilan tipikor mulai dari tangisan tulus hingga tangisan pura-pura minta belas kasihan. Ada juga tangis sesenggukan yang spontan keluar atau dimaksudkan untuk minta belas kasihan.

Entah sengaja atau tidak, semua terdakwa kasus korupsi kelas kakap yang menyedot perhatian publik disidangkan pada Kamis. Padahal, hari-hari lainnya seperti Senin dan Selasa, apalagi Jumat, bisa dibilang lega. Media massa kesulitan memformulasikan berita karena tak ada perkara yang layak ditayangkan.

Mereka yang disidangkan pada Kamis di antaranya pengusaha Siti Hartati Murdaya, Bupati Buol Amran Abdullah Batalipu, anggota DPR Angelina Sondakh, Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara Neneng Sri Wahyuni, warga negara Malaysia yang terkait kasus pelarian Neneng yaitu M Hasan dan R Azmi, Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan dan lima terdakwa kasus PT Chevron.

Pada sidang Kamis (20/12) lalu, terdakwa yang dihadirkan ada 22 orang. Beberapa terdakwa harus ditunda sidangnya karena terlalu padatnya sidang. Tuntutan untuk Hotasi Nababan harus ditunda karena kesibukan persidangan. Padahal, Hotasi datang sejak pagi hari.

Pasar tumpah

Pada Kamis, gedung pengadilan tipikor seperti pasar tumpah yang disesaki pengunjung. Di tengah kapasitas ruangan yang tak memadai, fasilitas yang disediakan pun sangat memprihatinkan. Terutama saat renovasi berlangsung dan tak mengenal prioritas dalam memperhatikan fasilitas dasar gedung publik. Berbulan-bulan renovasi gedung dilakukan, fungsi toilet tak pernah diperhatikan untuk disegerakan diselesaikan. Padahal, jika mau, hanya dalam sehari pun mereka bisa menyulap toilet jorok jadi toilet yang layak. Hanya untuk memastikan fungsi toilet darurat bekerja minimal saja, para pekerja sama sekali tak melakukannya.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X