Rekening Gendut DPR

Kompas.com - 27/12/2012, 09:04 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan hingga kini telah melaporkan 18 anggota Badan Anggaran DPR yang memiliki rekening gendut dan terindikasi korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 18 orang itu, ada yang akumulasi nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah.

”Nilai transaksi mencurigakan yang dilakukan para anggota Banggar itu berkisar ratusan juta rupiah hingga miliar rupiah per transaksi. Jika diakumulasikan, ada yang nilai transaksinya mencapai ratusan miliar rupiah,” kata Kepala PPATK Muhammad Yusuf, Rabu (26/12) di Jakarta.

Menurut Yusuf, PPATK menyerahkan sejumlah laporan hasil analisis (LHA) terkait 18 anggota Banggar itu secara bertahap kepada KPK. Selain rekening gendut anggota Banggar, PPATK juga melaporkan rekening gendut sejumlah anggota DPR. Namun, Yusuf tidak menjelaskan berapa jumlah anggota DPR yang dimaksud.

Sejak 2003 hingga Juni 2012, PPATK menerima lebih dari 2.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) terkait anggota Banggar dari penyedia jasa keuangan. PPATK lalu menganalisis transaksi mencurigakan itu untuk mengetahui ada atau tidak indikasi pidana. PPATK telah menganalisis sekitar 1.000 lebih LTKM. Dari hasil analisis itulah diketahui ada 18 anggota Banggar yang memiliki rekening gendut.

Menurut Yusuf, ada beberapa pertimbangan yang digunakan KPK untuk menyatakan 18 anggota Banggar itu terindikasi korupsi. Pertama, kegiatan Banggar rawan korupsi karena mengurus ratusan triliun rupiah anggaran negara. Kedua, frekuensi transaksi keuangan 10 anggota Banggar itu tidak sesuai profilnya sebagai anggota DPR. Aliran masuk ke rekening anggota Banggar umumnya transaksi tunai sehingga PPATK tidak bisa mendeteksi asal uang itu.

Yusuf menjelaskan, LHA anggota Banggar yang dilaporkan ke KPK merupakan inisiatif dari PPATK. Jadi, LHA yang dilaporkan PPATK tidak selalu terkait dengan kasus yang tengah ditangani KPK.

Menanggapi sejumlah LHA PPATK terkait rekening tak wajar milik anggota Banggar, Johan mengatakan, KPK tetap tak bisa langsung mengadakan penyelidikan, atau bahkan menyidiknya. ”Tetap harus ada telaah atas LHA tersebut. Kami teliti lagi, apakah ada kaitannya dengan kasus-kasus yang kami tangani. Jika ada kaitannya, jelas itu sangat membantu penanganan kasus di KPK,” katanya.

Dia mencontohkan, KPK telah meminta data LHA berupa transaksi mencurigakan atas nama politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh alias Angie. Angie kini menjadi terdakwa di pengadilan tindak pidana korupsi atas kasus dugaan korupsi pembahasan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. KPK mengungkap ada setidaknya 16 aliran dana mencurigakan ke Angie.

Namun, Johan mengakui, meski telah ada data LHA dari PPATK terkait transaksi mencurigakan dan rekening tak wajar milik Angie, KPK belum bisa menjeratnya dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ”Karena, datanya belum kuat untuk TPPU. Kalau kuat ya pasti kami terapkan pasal-pasal TPPU,” katanya.

Menurut Johan, memang ada beberapa kasus yang diselidiki dan disidik KPK berdasarkan LHA. Salah satu contoh adalah perkara dugaan pencucian uang oleh anggota Banggar dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati. (FAJ/BIL)

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

    Ombudsman Diminta Keluarkan Rekomendasi Penghentian Program Kartu Prakerja

    Nasional
    Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

    Penyidikan Kasus Korupsi Jiwasraya, Kejagung Sita Aset Senilai Rp 18,4 Triliun

    Nasional
    Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

    Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

    Nasional
    Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

    Kepada Ridwan Kamil, Wapres Sebut Jawa Barat Bisa Jadi Kawasan Industri Halal

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

    Kasus Jiwasraya, Jampidsus: Ada Saham Grup Bakrie Rp 1,7 Triliun tapi Nilainya Turun per 17 Maret

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

    UPDATE 2 Juli: Ini Sebaran Kasus Baru Covid-19, Jatim Tertinggi

    Nasional
    Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

    Dinas Perdagangan Salatiga: Pembeli yang Tak Pakai Masker di Pasar Tak Dilayani

    Nasional
    Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

    Kemudahan Berusaha di Indonesia Dinilai Masih Rendah

    Nasional
    Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Hingga 2 Juli, Sebanyak 849.155 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

    Nasional
    Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

    Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

    Nasional
    Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

    Sekjen PDI-P: Di Masa Pandemi Covid-19, Kami Pasang Badan untuk Jokowi

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

    UPDATE 2 Juli: ODP Covid-19 Jadi 40.778 Orang, PDP 13.359

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

    UPDATE 2 Juli: Tambah 53 Orang, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 2.987

    Nasional
    UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

    UPDATE 2 Juli: Bertambah 1.027, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 26.667

    Nasional
    Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

    Penetapan Idul Adha, Kemenag Gelar Sidang Isbat 21 Juli

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X