Tahun 2013, KPK Tancap Gas

Kompas.com - 26/12/2012, 19:58 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen membuat perubahan pada 2013. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya akan mengerahkan kecepatan penuh dalam menangani kasus-kasus korupsi.

"Januari nanti KPK akan full speed karena ada tambahan penyidik baru dari internal itu," kata Johan di Jakarta, Rabu (26/12/2012).

Menurutnya, 26 penyidik internal baru akan memperkuat KPK pada tahun depan. Kini, para penyidik yang berasal dari seleksi internal itu masih mengikuti pelatihan kerja. Diharapkan, kata Johan, KPK dapat mempercepat proses suatu kasus. Kendati demikian, KPK tetap memegang prinsip kehati-hatian.

"Bukan hanya cepat, tapi juga berhati-hati. Saya kira KPK akan beda pada tahun depan dari tahun-tahun sebelumnya," ujarnya.

Pada Januari nanti, KPK akan kembali membuat kejutan. Seorang pejabat di KPK mengatakan, pertengahan Januari kemungkinan ada tersangka-tersangka baru yang akan diumumkan. Sepanjang tahun 2012 ini, setidaknya ada 34 kasus yang ditangani KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, beberapa waktu lalu, mengakui, krisis penyidik di lembaga yang dipimpinnya itu memperlambat kinerja KPK. Lembaga antikorupsi itu kehilangan penyidik sejak Kepolisian menarik sekaligus 20 penyidiknya dari KPK pada September lalu.

Belakangan, Kepolisian kembali tidak memperpanjang 13 penyidiknya yang bertugas di KPK. Selain itu, delapan penyidik Kepolisian yang bertugas di KPK mengundurkan diri pada akhir tahun ini.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
KPK Krisis Penyidik



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X