Partai Islam Hanya Pengikut, Bukan Pemimpin

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai-partai Islam dinilai gagal dalam memanfaatkan isu ekonomi dan korupsi. Dua isu itu terus mendapatkan sorotan publik. Namun, saat ini, partai-partai Islam cenderung lebih menjadi pengikut daripada "leader" dalam mengembangkan sebuah isu tertentu. Hal tersebut diungkapkan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Burhanudin Muhtadi, Senin (24/12/2012), dalam diskusi di Jakarta.

Burhan mengatakan, ada fakta menarik terkait partai Islam. Politik aliran, lanjutnya, kini sudah kurang relevan dengan masyarakat. Meski sudah semakin Islami, masyarakat Indonesia tetap tidak memilih partai Islam.

"Ini jangan-jangan persoalannya bukan Islam dan non-Islam. Jangan-jangan masalahnya partai Islam gagal menyambut isu penting masyarakat seperti ekonomi dan korupsi," ujar Burhan.

Burhan menilai partai-partai Islam hanya terkesan sebagai simbol dalam mengangkat kedua isu itu. "Partai Islam sebagai follower, tidak jadi trendsetter atau leader dalam perpolitikan nasional," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PKS Indra membantah tudingan partai Islam kurang mengangkat isu korupsi. Menurutnya, PKS, misalnya, menyatakan sikap tegasnya bahwa revisi Undang-undang KPK harus dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Selain itu, belum ada satu pun anggota PKS kena korupsi. Tapi kami sadar tidak punya kemampuan untuk melakukan pemasaran pemikiran itu, bahkan cenderung dipinggirkan," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis juga menyatakan, PPP bukan sekadar pengikut. "Kami mengusulkan RUU tentang Miras masuk dalam Prolegnas. Ini hanya PPP yang mengusulkan," ucapnya.