Kompas.com - 23/12/2012, 15:58 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegasan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengusut kasus-kasus diskriminasi dipertanyakan. Pasalnya, selama delapan tahun memerintah, kasus diskriminasi justru meningkat menjadi 1.483 kasus. Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, mengatakan, berdasarkan catatan yayasan yang bergerak di bidang keberagaman itu, setidaknya ada 915 kasus kekerasan diskriminasi yang terjadi pascareformasi tahun 1998-2004. Dari jumlah itu, kekerasan diskriminasi per tahun mencapai 150 kasus.

Sementara saat Presiden SBY menjabat, kasus diskriminasi meningkat menjadi 1.483 kasus dengan rata-rata kekerasan diskriminasi yang terjadi setiap tahunnya mencapai 210 kasus. "Ketidaktegasan Presiden SBY dalam melindungi keberagaman ikut membuat kekerasan memburuk," ujar Novriantoni, Minggu (23/12/2012), dalam jumpa pers di kantor Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Jakarta.

Novriantoni menuturkan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pascareformasi bersifat primordialis dan komunal, tidak lagi pada tataran ideologi seperti dalam masa Orde Baru. Konflik lebih terjadi berkaitan dengan perbedaan agama ataupun etnis.

Selain itu, Lingkaran Survei Indonesia juga merilis hasil survei yang dilakukan dengan menggunakan metode quick poll. Survei dilakukan pada 14-17 Desember 2012 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Ada 440 responden di semua provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam ruvei ini. Margin of error survei ini adalah +- 4,8 persen.

Hasil survei itu menunjukkan, mayoritas responden menganggap Presiden SBY kurang maksimal dalam melindungi keberagaman. Sebanyak 67,5 persen menilai Presiden SBY kurang maksimal melindungi keberagaman, sedangkan jumlah responden yang menilai maksimal berjumlah 23,4 persen. Sebanyak 9,1 persen menjawab tidak tahu.

Jika dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya, Presiden SBY juga berada di posisi terendah dalam hal persepsi publik terkait perlindungan terhadap pemeluk agama/etnis, yakni 41 persen. Presiden yang dianggap mampu melindungi keberagaman hanya Bung Karno (82 persen) dan Gus Dur (81 persen). Sementara dalam hal perlindungan atas keberagaman ideologi, Presiden SBY ada di posisi ketiga dibandingkan presiden-presiden RI dengan 55 persen. Di atas Presiden SBY masih ada Bung Karno (85 persen) dan Gus Dur (83 persen).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

    Beda Jabatan Administrasi dan Fungsional

    Nasional
    3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

    3 Satgas Perlindungan Jemaah Disiapkan Jelang Puncak Ibadah Haji

    Nasional
    Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

    Terhalang Kondisi Fisik, 240 Jemaah Haji Indonesia Bakal Safari Wukuf

    Nasional
    Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

    Soal Ganja untuk Medis, Anggota Komisi III: Kita Tak Boleh Konservatif Rumuskan Kebijakan Narkotika

    Nasional
    Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

    Menakar Peluang 3 Provinsi Baru Papua Gelar Pemilu 2024 di Waktu yang Kian Mepet

    Nasional
    Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

    Jokowi: Dari Tanah Air, Saya Sampaikan Selamat kepada Apriyani/Fadia di Ajang Malaysia Open 2022

    Nasional
    Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

    Djarot: Apa Pun yang Diwariskan Bung Karno, Generasi Muda Bisa Ambil Semangatnya

    Nasional
    93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

    93 Jemaah Haji RI Dirawat di Tanah Suci karena Dehidrasi dan Kelelahan

    Nasional
    Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

    Susi Pudjiastuti Mengaku Biasa Bertemu Ketum Parpol, tetapi Tak Pernah Ditawarkan Maju Capres

    Nasional
    Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

    Ketua DPR Minta Polri Kedepankan Humanisme

    Nasional
    Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

    Polri Diminta Gunakan Momentum Hari Bhayangkara untuk Evaluasi

    Nasional
    UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, 'Booster' 21,26 Persen

    UPDATE 3 Juli: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 80,14 Persen, "Booster" 21,26 Persen

    Nasional
    Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

    Ketua DPR Imbau Warga Tetap Terapkan Prokes meski di Ruang Terbuka

    Nasional
    UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

    UPDATE 3 Juli: Tambah 1.614 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.606 Pasien Sembuh

    Nasional
    PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

    PDI-P Sebut Lawatan ke Rusia dan Ukraina Tanggung Jawab Jokowi Terkait Presidensi G20

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.