SBY Tidak Tegas, Kasus Diskriminasi Meningkat - Kompas.com

SBY Tidak Tegas, Kasus Diskriminasi Meningkat

Kompas.com - 23/12/2012, 15:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketegasan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengusut kasus-kasus diskriminasi dipertanyakan. Pasalnya, selama delapan tahun memerintah, kasus diskriminasi justru meningkat menjadi 1.483 kasus. Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, mengatakan, berdasarkan catatan yayasan yang bergerak di bidang keberagaman itu, setidaknya ada 915 kasus kekerasan diskriminasi yang terjadi pascareformasi tahun 1998-2004. Dari jumlah itu, kekerasan diskriminasi per tahun mencapai 150 kasus.

Sementara saat Presiden SBY menjabat, kasus diskriminasi meningkat menjadi 1.483 kasus dengan rata-rata kekerasan diskriminasi yang terjadi setiap tahunnya mencapai 210 kasus. "Ketidaktegasan Presiden SBY dalam melindungi keberagaman ikut membuat kekerasan memburuk," ujar Novriantoni, Minggu (23/12/2012), dalam jumpa pers di kantor Lingkaran Survei Indonesia (LSI) di Jakarta.

Novriantoni menuturkan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pascareformasi bersifat primordialis dan komunal, tidak lagi pada tataran ideologi seperti dalam masa Orde Baru. Konflik lebih terjadi berkaitan dengan perbedaan agama ataupun etnis.

Selain itu, Lingkaran Survei Indonesia juga merilis hasil survei yang dilakukan dengan menggunakan metode quick poll. Survei dilakukan pada 14-17 Desember 2012 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel multistage random sampling. Ada 440 responden di semua provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam ruvei ini. Margin of error survei ini adalah +- 4,8 persen.

Hasil survei itu menunjukkan, mayoritas responden menganggap Presiden SBY kurang maksimal dalam melindungi keberagaman. Sebanyak 67,5 persen menilai Presiden SBY kurang maksimal melindungi keberagaman, sedangkan jumlah responden yang menilai maksimal berjumlah 23,4 persen. Sebanyak 9,1 persen menjawab tidak tahu.

Jika dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya, Presiden SBY juga berada di posisi terendah dalam hal persepsi publik terkait perlindungan terhadap pemeluk agama/etnis, yakni 41 persen. Presiden yang dianggap mampu melindungi keberagaman hanya Bung Karno (82 persen) dan Gus Dur (81 persen). Sementara dalam hal perlindungan atas keberagaman ideologi, Presiden SBY ada di posisi ketiga dibandingkan presiden-presiden RI dengan 55 persen. Di atas Presiden SBY masih ada Bung Karno (85 persen) dan Gus Dur (83 persen).


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorHindra

    Terkini Lainnya

    Kapolda Jatim Minta Semua Polres Mencontoh Pelayanan Publik Polres Madiun

    Kapolda Jatim Minta Semua Polres Mencontoh Pelayanan Publik Polres Madiun

    Regional
    Rumah Baru bagi Pasutri Lansia yang Anaknya 'Down Syndrome' Mulai Dibangun...

    Rumah Baru bagi Pasutri Lansia yang Anaknya "Down Syndrome" Mulai Dibangun...

    Regional
    11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

    11 Fakta Dugaan Suap Proyek Meikarta yang Seret Bupati Bekasi

    Nasional
    Kronologi OTT Pejabat Pemkab Bekasi hingga Penyitaan Uang dan Mobil

    Kronologi OTT Pejabat Pemkab Bekasi hingga Penyitaan Uang dan Mobil

    Nasional
    Ribuan Perempuan Berseragam 'Kompeni' Menari Angguk di Alun-alun Wates

    Ribuan Perempuan Berseragam "Kompeni" Menari Angguk di Alun-alun Wates

    Regional
    5 BERITA POPULER NUSANTARA: Soal Mitigasi Gempa di Surabaya hingga Trauma Warga Sigi

    5 BERITA POPULER NUSANTARA: Soal Mitigasi Gempa di Surabaya hingga Trauma Warga Sigi

    Regional
    Kejari Palopo: Tersangka Baru Kasus Jalan Lingkar Barat Bisa Bertambah

    Kejari Palopo: Tersangka Baru Kasus Jalan Lingkar Barat Bisa Bertambah

    Regional
    Selain Suap, Bupati Bekasi Juga Disangka Terima Gratifikasi

    Selain Suap, Bupati Bekasi Juga Disangka Terima Gratifikasi

    Nasional
    Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

    Ketua KPK: Sudah 2 Orang Terima Hadiah dari Melaporkan Kasus Korupsi

    Regional
    Jalan Jatibaru Dibuka Dua Arah, Angkot Bebas Melintas hingga Rute Transjakarta Dialihkan

    Jalan Jatibaru Dibuka Dua Arah, Angkot Bebas Melintas hingga Rute Transjakarta Dialihkan

    Megapolitan
    Proyektil 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR Dikirim ke Labfor Mabes Polri

    Proyektil "Peluru Nyasar" di Gedung DPR Dikirim ke Labfor Mabes Polri

    Megapolitan
    Hari Ini, Bawaslu Datangi SMAN 87 untuk Minta Keterangan Siswa Terkait Dugaan Doktrin Anti-Jokowi

    Hari Ini, Bawaslu Datangi SMAN 87 untuk Minta Keterangan Siswa Terkait Dugaan Doktrin Anti-Jokowi

    Megapolitan
    Jadi Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi, Bupati Bandung Barat Terpilih Bantah Terima Uang

    Jadi Saksi Kasus Dugaan Gratifikasi, Bupati Bandung Barat Terpilih Bantah Terima Uang

    Regional
    Bertemu Presiden Uganda, Kanye West Beri Hadiah Sepatu Kets Putih

    Bertemu Presiden Uganda, Kanye West Beri Hadiah Sepatu Kets Putih

    Internasional
    Banjir Landa Nias Selatan

    Banjir Landa Nias Selatan

    Regional
    Close Ads X