Aset Djoko Susilo Terancam Dirampas

Kompas.com - 22/12/2012, 06:00 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Aset dan harta kekayaan milik Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo terancam dirampas negara jika Komisi Pemberantasan Korupsi mampu membuktikan perolehannya dari hasil korupsi. KPK telah menelusuri aset-aset dan harta kekayaan Djoko yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri.

”Soal penelusuran aset tersangka itu sudah dilakukan KPK sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Siapa pun tersangkanya. Penelusuran ini nanti sewaktu-waktu kalau ada ganti rugi yang dibebankan pada terdakwa, KPK sudah punya petanya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Jumat (21/12).

Johan belum bisa memberikan informasi apakah rekening milik Djoko telah diblokir. Namun, KPK mendapatkan data laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan sejumlah pihak yang terlibat.

”Pemblokiran itu berdasarkan penelusuran, kalau itu dianggap perlu diblokir, KPK akan minta ke bank. Jadi, bukan karena laporan hasil analisis dari PPATK,” ujarnya.

KPK telah menelusuri sejumlah aset yang dikuasai Djoko ataupun sejumlah orang dekatnya, antara lain berupa properti, baik dalam bentuk tanah, rumah, maupun apartemen mewah.

Pakar pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan, KPK memang harus menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain UU Tipikor untuk menjerat Djoko. ”Seharusnya KPK juga menggunakan TPPU, selain bisa menjerat para polisi yang menerima aliran dana dari Djoko, seperti memberi upeti ke atasannya, harta Djoko juga bisa cepat disita, rekeningnya diblokir,” katanya

Dalam penyidikan kasus ini, KPK kemarin memeriksa dua rekanan pengadaan simulator, yakni Direktur Utama PT Cipta Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. PT CMMA ini merupakan pemenang tender pengadaan simulator di Korlantas. Selain Budi, penyidik KPK kemarin juga ke Bandung untuk memeriksa Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang. PT ITI dapat pekerjaan subkontrak pengadaan simulator dari PT CMMA. (BIL)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X