Aset Djoko Susilo Terancam Dirampas

Kompas.com - 22/12/2012, 06:00 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Aset dan harta kekayaan milik Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo terancam dirampas negara jika Komisi Pemberantasan Korupsi mampu membuktikan perolehannya dari hasil korupsi. KPK telah menelusuri aset-aset dan harta kekayaan Djoko yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator berkendara roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri.

”Soal penelusuran aset tersangka itu sudah dilakukan KPK sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Siapa pun tersangkanya. Penelusuran ini nanti sewaktu-waktu kalau ada ganti rugi yang dibebankan pada terdakwa, KPK sudah punya petanya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Jumat (21/12).

Johan belum bisa memberikan informasi apakah rekening milik Djoko telah diblokir. Namun, KPK mendapatkan data laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi mencurigakan sejumlah pihak yang terlibat.

”Pemblokiran itu berdasarkan penelusuran, kalau itu dianggap perlu diblokir, KPK akan minta ke bank. Jadi, bukan karena laporan hasil analisis dari PPATK,” ujarnya.

KPK telah menelusuri sejumlah aset yang dikuasai Djoko ataupun sejumlah orang dekatnya, antara lain berupa properti, baik dalam bentuk tanah, rumah, maupun apartemen mewah.

Pakar pidana pencucian uang dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan, KPK memang harus menggunakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain UU Tipikor untuk menjerat Djoko. ”Seharusnya KPK juga menggunakan TPPU, selain bisa menjerat para polisi yang menerima aliran dana dari Djoko, seperti memberi upeti ke atasannya, harta Djoko juga bisa cepat disita, rekeningnya diblokir,” katanya

Dalam penyidikan kasus ini, KPK kemarin memeriksa dua rekanan pengadaan simulator, yakni Direktur Utama PT Cipta Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto. PT CMMA ini merupakan pemenang tender pengadaan simulator di Korlantas. Selain Budi, penyidik KPK kemarin juga ke Bandung untuk memeriksa Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo S Bambang. PT ITI dapat pekerjaan subkontrak pengadaan simulator dari PT CMMA. (BIL)



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X