Kompas.com - 19/12/2012, 12:24 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD tak mau ambil pusing atas pelaporan terhadap dirinya dan delapan hakim konstitusi lain ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Para hakim konstitusi ini dilaporkan melakukan pemalsuan hasil putusan uji materi UU 14/2012 tentang APBN Perubahan yang di dalamnya memuat aturan ganti rugi korban lumpur Lapindo di luar peta area terdampak yang harus dibayarkan pemerintah.

"Ya, silakan laporkan saja. Enggak apa-apa. Suruh lapor ke malaikat sekalian," tukas Mahfud, Rabu (19/12/2012), seusai memberikan materi dalam acara Silaknas ICMI di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Laporan terhadap Mahfud dan delapan hakim konstitusi lainnya itu dilakukan oleh Letjen TNI (Purn) Suharto pada Senin (17/12/2012). Pelaporan ini berkaitan dugaan pemalsuan data atau keterangan palsu/fiktif saksi dari DPR sehingga menolak permohonan pemohon dalam uji materi undang-undang itu.

Juru Bicara MK Akil Mochtar membantah adanya pemalsuan itu. Menurutnya, keterangan dari DPR diberikan secara tertulis kepada MK lantaran tidak bisa menghadiri persidangan. "Memang selama persidangan DPR tidak hadir. Tetapi, DPR tetap mengirimkan keterangan secara tertulis ke MK," kata Akil saat dihubungi di Jakarta, Senin (17/12/2012).

Akil menjelaskan, MK memiliki hak untuk meminta keterangan DPR. Mahkamah Konstitusi berhak secara langsung meminta anggota Dewan hadir memberikan kesaksian dalam persidangan. Selain itu, MK juga berhak meminta keterangan tertulis jika anggota Dewan tidak menghadiri sidang. Keterangan tertulis itu ditujukan untuk mendengarkan pendapat legislatif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

    Keputusan soal Perpanjangan PPKM Akan Diumumkan Sebelum Berakhir Hari Ini

    Nasional
    Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

    Eijkman Koreksi, Dua Kasus di Jambi Bukan Varian Delta Plus

    Nasional
    Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

    Soal Penegakan Prokes dan Vaksinasi, Jokowi Turut Sampaikan Terima Kasih pada Pemuka Agama

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

    Tersangka Kasus Korupsi Asabri Meninggal, Kejari Jaktim Bakal Hentikan Tuntutan

    Nasional
    Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

    Jokowi: Mari Bergandengan Tangan, Rapatkan Barisan, Bersama-sama Hadapi Pandemi Covid-19

    Nasional
    Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

    Zikir dan Doa Kebangsaan 76 Tahun Indonesia, Wapres Ajak Masyarakat Syukuri Kemerdekaan

    Nasional
    Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

    Menag: Semoga Pandemi Lekas Berakhir dan Kita Dapat Hidup Normal Kembali

    Nasional
    Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

    Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

    Nasional
    Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

    Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

    Nasional
    UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

    UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

    Nasional
    Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

    Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

    Nasional
    UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

    UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

    Nasional
    Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

    Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X