Hasan Wirajuda Tak Tahu Dana Konferensi Internasional Dikorupsi

Kompas.com - 18/12/2012, 20:24 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Luar Negeri, Hasan Wirajuda mengaku semula tidak tahu ada pelanggaran dalam penggunaan anggaran untuk sejumlah konferensi internasional yang diselenggarakan Kemenlu dalam kurun waktu 2004-2005. Hasan mengaku baru tahu kalau dana konferensi tersebut dikorupsi pada dua tahun kemudian.

Hal ini disampaikannya seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar delapan jam, Selasa (18/12/2012). Dia diperiksa sebagai saksi untuk Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri saat itu, Sudjadnan Parnohadiningrat, yang menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan anggaran konferensi internasional sehingga menimbulkan keuangan negara sekitar Rp 18 miliar.

"Saya sampai dengan ditemukannya proses intern, jadi dua tahun kemudian baru saya mengetahui ada pelanggaran," kata Hasan.

Selaku Menteri Luar Negeri saat itu, Hasan sedianya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konferensi. Namun, dia mengaku tidak mendapat laporan pertanggung jawaban secara lengkap terkait pelaksanaan konferensi. "Saya sampai pemberian keterangan, saya tidak diperoleh besarannya, yang jumlah disebut itu," ujarnya.

Dia juga mengatakan, penggunaan anggaran konferensi internasional dalam kurun waktu 2004-2005 itu sudah diaudit badan pengawasan internal maupun lembaga pengawasan pemerintah.

"Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Jenderal, tapi ada juga pengawasan pemerintah yaitu BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), ada pengawasan dan audit oleh BPKP. Ketika pemeriksaan berlapis itu ditemukan, kita juga tidak boleh berprasangka ada korupsi, tapi sampai ditemukan kita baru tahu," ungkapnya.

Karena Indonesia Krisis

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Hasan, selama pemeriksaan sekitar delapan jam, dia sempat ditanya penyidik KPK mengapa Kemenlu sering mengadakan konferensi internasional sepanjang 2004-2005. Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, Kemenlu melaksanakan 15 hingga 17 konferensi internasional. Atas pertanyaan penyidik KPK ini, Hasan menjelaskan, kondisi Indonesia saat itu sedang terpuruk sehingga membutuhkan dukungan internasional.

Oleh karena itulah, menurut Hasan, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan penerusnya, Susilo Bambang Yudhoyono, memerintahkan Kemenlu untuk rajin menyelenggarakan konferensi internasional.

"Pertama untuk membantu dari keterpurukan kita dan kedua untuk mengangkat kembali harkat dan derajat bangsa dan negara kita dan dari beberapa konferensi tadi," ujar Hasan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Periksa Gitaris 'The Changcuters' Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris "The Changcuters" Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

154 Orang di Lingkungan DPR Terpapar Covid-19, 19 di Antaranya Anggota Dewan

Nasional
Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X