Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Irama Anggap Enteng Jabatan Presiden

Kompas.com - 18/12/2012, 16:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Deklarasi Rhoma Irama yang menyatakan diri siap menjadi calon presiden memang sempat mengundang kontroversi beberapa waktu lalu. Rhoma pun dipandang terlalu menganggap enteng posisi menjadi presiden. Hal ini diungkapkan wartawan senior harian Kompas, Budiarto Shambazy, Selasa (18/12/2012), dalam diskusi Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) di Hotel Four Seasons, Jakarta.

"Rhoma Irama muncul menjadi capres ini terbilang nekat. Ini menunjukkan bahwa jadi capres sekarang terlihat mudah. Padahal, Soekarno dan Soeharto saja sempat menolak menjadi presiden," ujar Budiarto.

Jurnalis yang kerap menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengulang kembali bagaimana proses jatuh bangunnya pemerintahan di era Soekarno. Dalam masa pemerintahannya, Soekarno harus banting tulang selama tujuh tahun menyebarkan paham ke-Indonesia-an. Sementara Soeharto sempat mempertanyakan diri apakah ia mampu memimpin bangsa ini atau tidak.

"Memimpin Indonesia ini bukan sembarangan. Sekarang kita malah dikejutkan dengan kesatria bergitar yang dengan enteng bilang saya mampu jadi presiden. Ini sungsang," kata Budiarto.

Ia mengaku tidak meremehkan Rhoma lantaran si "Raja Dangdut" itu memang memiliki basis massa yang mendukung pencalonannya menjadi presiden. Pencalonan Rhoma ini menjadi puncak peristiwa politik pada tahun 2012. "Jabatan presiden dianggap enteng oleh Rhoma dan tidak ada patokan yang kredibel," ucap Budiarto.

Lebih lanjut, ia melihat tantangan ke depan bagi para calon presiden adalah tingkat apatisme masyarakat yang tinggi. Budiarto pun tak berharap banyak perubahan yang terjadi pada 2014 selama calon yang diusung partai masih tokoh-tokoh lama.

Sebelumnya, para ulama yang tergabung dalam Wasilah Silaturahim Asatidz Tokoh dan Ulama (Wasiat Ulama) mendaulat Rhoma Irama sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014. Dukungan tersebut diklaim merupakan hasil kesepakatan satu juta anggota Wasiat Ulama di seluruh Indonesia. Rhoma Irama pun sudah menyatakan kesanggupannya maju menjadi kandidat RI-1.

Rhoma mengatakan, akhirnya dirinya memberanikan maju setelah desakan berbagai ulama Tanah Air. "Saya maju ini karena desakan ulama dan umat. Saya bahkan sempat katakan apakah tidak ada figur lain selain saya kepada ulama-ulama itu," tutur Rhoma dalam wawancara dengan Kompas.com beberapa waktu lalu.

Para ulama itu, lanjut Rhoma, mengatakan, tidak ada lagi sosok pemimpin bangsa ini yang merepresentasikan umat Islam. "Anda telah jadi ikon dari umat, hanya Anda yang bisa persatukan umat Islam, dan hanya Anda yang bisa bawa visi dan misi umat Islam," kata Rhoma menirukan ucapan salah seorang ulama.

Dengan desakan itu, Rhoma pun kemudian mempertimbangkan dengan serius usulan ini. Kemudian, Rhoma mengaku akhirnya hatinya terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi negeri ini.

Baca juga:
Rhoma Irama Bicara Soal Pesaingnya Jadi Capres
Rhoma Irama Menunggu Pinangan Parpol
Rhoma Irama Fenomenal, Tak Bisa Diremehkan
Rhoma Irama: Visi Misi Saya Lagu Dangdut

Maju Jadi Capres, Rhoma Irama Siap Dihujat

Berita terkait wacana pencapresan Rhoma bisa diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi dan Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com