KPK Periksa Mantan Kepala BPN Joyo Winoto

Kompas.com - 18/12/2012, 12:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/12/2012). Joyo akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus itu, mantan Menpora Andi Mallarangeng.

"Diperiksa sebagai saksi untuk AAM (Andi Alfian Mallarangeng)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta.

Adapun Joyo diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pagi tadi. Dia tampak menunggu di lobi Gedung KPK, Jakarta dengan mengenakan pakaian kemeja putih yang dipadu jaket hijau. Joyo diduga beperan dalam kasus pengadaan proyek Hambalang.

Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, Kepala BPN menerbitkan SK pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan surat pelepasan dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu.


SK hak pakai itu kemudian diberikan Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, atas perintah Sekretaris Utama (Sestama) BPN. Padahal, ketika itu Mulyono tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak sehingga diduga melanggar Kep Ka BPN nomor 1 tahun 2005 jo Kep Ka BPN 1 tahun 2010.

Selain itu, Joyo disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pernah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kepengurusan sertifikat Hambalang ini. Menurut Nazaruddin, Anas juga meminta Ignatius menghubungi Joyo.

Terkait penyidikan kasus Hambalang, KPK memeriksa sejumlah pejabat BPN, Senin (17/12/2012). Mereka adalah Deputi II BPN Bambang Eko, Seretaris Utama (Sestama) sekaligus Plt II Deputi II BPN Managam Manurung, Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN Binsar Simbolon, dan Suharna.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

    Pengamat soal Konvensi PSI: Perlu Konsisten, Biar Peserta Tak Ditipu

    Nasional
    Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

    Pilkada Tangsel, Putri Ma'ruf Amin Bangun Komunikasi dengan Semua Partai

    Nasional
    PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

    PKS Terus Upayakan Pembentukan Pansus Jiwasraya

    Nasional
    Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

    Usai Tinjau Longsor, Wakapolri Pastikan Tindak Tambang Ilegal di Bogor

    Nasional
    Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

    Ketua MPR Minta Penegak Hukum Pahami Kejahatan Korporasi

    Nasional
    PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

    PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

    Nasional
    Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

    Bantah soal Dinasti Politik Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah: Saya Tak Aji Mumpung

    Nasional
    Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

    Amien Rais Diminta Tak Intervensi Kongres PAN, Abdillah Toha: Bikin Ruwet

    Nasional
    Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

    Senin Pekan Depan, Buruh Gelar Demo Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di DPR

    Nasional
    Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

    Peran Pers Tionghoa dalam Pergerakan Kemerdekaan RI

    Nasional
    Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

    Pernyataan Jaksa Agung soal Tragedi Semanggi Dinilai Langgengkan Impunitas

    Nasional
    Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

    Menelusuri Sejarah Awal Masuknya Masyarakat Tionghoa di Indonesia...

    Nasional
    Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

    Putri Ma'ruf Amin Ikut Seleksi PSI untuk Pilkada Tangsel, Bawa Skema Berantas Korupsi

    Nasional
    Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

    Tragedi Semanggi, Ketua Komisi III Sebut DPR Tak Bisa Nyatakan Bukan Pelanggaran HAM Berat

    Nasional
    Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

    Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Wahyu Setiawan sebagai Anggota KPU

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X