KPK Periksa Mantan Kepala BPN Joyo Winoto

Kompas.com - 18/12/2012, 12:02 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/12/2012). Joyo akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk salah satu tersangka kasus itu, mantan Menpora Andi Mallarangeng.

"Diperiksa sebagai saksi untuk AAM (Andi Alfian Mallarangeng)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta.

Adapun Joyo diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pagi tadi. Dia tampak menunggu di lobi Gedung KPK, Jakarta dengan mengenakan pakaian kemeja putih yang dipadu jaket hijau. Joyo diduga beperan dalam kasus pengadaan proyek Hambalang.

Hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, Kepala BPN menerbitkan SK pemberian hak pakai tertanggal 6 Januari 2010 bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga atas tanah seluas 312.448 meter persegi di Desa Hambalang. Padahal, persyaratan surat pelepasan dari pemegang hak sebelumnya diduga palsu.

SK hak pakai itu kemudian diberikan Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, atas perintah Sekretaris Utama (Sestama) BPN. Padahal, ketika itu Mulyono tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak sehingga diduga melanggar Kep Ka BPN nomor 1 tahun 2005 jo Kep Ka BPN 1 tahun 2010.

Selain itu, Joyo disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, pernah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kepengurusan sertifikat Hambalang ini. Menurut Nazaruddin, Anas juga meminta Ignatius menghubungi Joyo.

Terkait penyidikan kasus Hambalang, KPK memeriksa sejumlah pejabat BPN, Senin (17/12/2012). Mereka adalah Deputi II BPN Bambang Eko, Seretaris Utama (Sestama) sekaligus Plt II Deputi II BPN Managam Manurung, Direktur Pengaturan dan Pengadaan Tanah Pemerintah BPN Binsar Simbolon, dan Suharna.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

    Soal Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Tommy Soeharto: Kita Tidak Akan Biarkan

    Nasional
    IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

    IDI Apresiasi Ucapan Terima Kasih Jokowi kepada Tenaga Medis

    Nasional
    Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi 'Red Notice' Djoko Tjandra

    Bareskrim Sita 20.000 Dollar AS Terkait Dugaan Korupsi "Red Notice" Djoko Tjandra

    Nasional
    Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

    Demi Keselamatan, Protokol Kesehatan Harus Diterapkan di Setiap Tahapan Pilkada 2020

    Nasional
    BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

    BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

    Nasional
    Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

    Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

    Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

    Nasional
    Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

    Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

    Nasional
    Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

    Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

    Nasional
    PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

    PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

    Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

    Nasional
    Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

    Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

    Nasional
    Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

    Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

    Nasional
    Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

    Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

    Nasional
    Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

    Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X