Kompas.com - 17/12/2012, 21:16 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Jaksa Agung Darmono yang juga Ketua Tim Terpadu Pencari Terpidana Korupsi Djoko S Tjandra mendapatkan sejumlah informasi setelah berkunjung ke Papua Niugini (PNG) minggu lalu. Terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko, diketahui jarang berada di PNG meski telah menyandang status sebagai warga negara PNG tidak sah. Sekalipun ke PNG, ia diketahui tinggal di sebuah hotel yang terkenal di Papua Niugini

“Yang bersangkutan baru empat kali berada di sana (PNG). Kalau di sana, ia menginap di sebuah hotel yang terkenal,” ungkap Darmono di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2012).

Djoko sendiri diketahui lebih sering berada di Singapura. Dalam catatan petugas imigrasi di PNG, Djoko hanya mengunjungi PNG selama kurang lebih empat kali pada tahun 2012, yakni pada bulan Januari, April, Juli, dan September. Dalam kepergiannya ke luar negeri, Djoko juga menggunakan paspor dengan nama lain, yakni Joe Chan.

Seperti diketahui, sehari sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan atas perkaranya, Djoko melarikan diri. MA menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah. Djoko dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby pada Juni 2009. Setelah itu, Djoko dikabarkan telah pindah kewarganegaraan PNG sejak Juni 2012. Pembahasan soal Djoko sendiri sebelumnya sempat terhambat saat masa transisi PNG berganti pemerintahan yang baru dengan terpilihnya Perdana Menteri Peter O' Neil.

Tim terpadu pencari terpidana korupsi yang dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Darmono pun akhirnya mengunjungi langsung PNG untuk membahas Djoko. Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Indonesia dan PNG sepakat membuat perjanjian ekstradisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

    Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

    Nasional
    Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

    Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

    Nasional
    Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

    Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

    Nasional
    Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

    Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

    Nasional
    Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

    Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

    Nasional
    Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

    Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

    Nasional
    Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

    Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

    Nasional
    Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

    Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

    Nasional
    9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

    9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

    Nasional
    Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

    Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

    Nasional
    Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

    Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

    Nasional
    Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

    Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

    Nasional
    Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

    Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

    Nasional
    Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

    Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.