Soal Djoko Tjandra, PNG Segera Buat Perjanjian Ekstradisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan proses hukum terpidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra akhirnya menemukan titik terang setelah pemerintah Indonesia dalam tim terpadu berkunjung ke Papua Nugini (PNG) minggu lalu. Pemerintah Papua Nugini dan Indonesia sepakat akan membuat perjanjian ekstradisi. Pemerintah PNG telah berjanji akan mengirim draf perjanjian ekstradisi tersebut pada pertengahan Januari 2013.

"Pemerintah PNG menyanggupi mengirim draf perjanjian ekstradisi pada pertengahan Januari 2013. Sesuai kondisi PNG, penyerahan ekstradisi hanya bisa melalui perjanjian ekstradisi," terang Wakil Jaksa Agung Darmono selaku ketua Tim Terpadu di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2012).

Darmono berharap pelaksanaan ekstradisi Djoko Tjandra dapat dilakukan dalam waktu dekat. Dalam tenggat waktu 6 bulan dari bulan ini, ekstradisi sudah dapat dilakukan.

Pembahasan soal Djoko sebelumnya sempat terhambat saat PNG mengalami transisi pergantian pemerintahan saat Perdana Menteri (PM) Peter O' Neil terpilih. Djoko dikabarkan telah pindah kewarganegaraan sejak Juni 2012. Pindahnya kewarganegaraan Djoko, diinformasikan oleh Duta Besar Papua Nugini di Indonesia, Peter Ilau, yang mendatangi kantor Kejaksaan Agung.

Djoko diduga kuat memalsukan data permohonan menjadi Warga Negara Papua Nugini. Sebab, persyaratan untuk menjadi warga negara suatu negara harus bebas dari masalah hukum. Seperti diketahui, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, pada Juni 2009.

Hal itu dilakukannya, sehari sebelum Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan atas perkaranya. MA menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah. Ia dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.