Kompas.com - 17/12/2012, 15:03 WIB
|
EditorHindra

 

KOMPAS.com - Kamis (6/12), Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat M Prakosa mengumumkan, empat anggota DPR melanggar etika. Keputusan ini antiklimaks dari kasus dugaan permintaan jatah ke sejumlah badan usaha milik negara, yang pertama kali dibuka Menteri BUMN Dahlan Iskan. Disebut antiklimaks karena BK DPR menyatakan tidak mendapat cukup bukti dari kasus yang diharapkan dapat dijadikan momentum bersih-bersih di DPR.

Akibatnya, dari empat anggota DPR yang diputus melanggar etika, dua orang, yaitu Idris Laena (Fraksi Partai Golkar) dan Sumaryoto (Fraksi PDI-P), ”hanya” mendapat sanksi tingkat sedang, pindah komisi dan dilarang duduk di Badan Anggaran DPR. Dua lainnya, Achsanul Qosasi (Fraksi Partai Demokrat) dan Zulkifliemansyah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), mendapat teguran tertulis.

Dalam putusannya, BK DPR bahkan merekomendasikan agar pimpinan DPR mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isinya, meminta Presiden menegur Dahlan agar lebih hati- hati mengeluarkan isu publik yang belum jelas bukti dan duduk masalahnya.

Di sisi lain, kasus Dahlan ini juga menunjukkan bahwa membongkar ”permainan” di DPR tidaklah mudah. Mekanisme yang rapi disertai besarnya kekuasaan lembaga legislatif membuat upaya membuka permainan di lembaga itu dapat berbalik menyerang diri sendiri.

Namun, permainan di DPR diyakini tetap marak terjadi. Ini terlihat dari sejumlah kasus yang terbongkar meski belum tuntas. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Wa Ode Nurhayati, Oktober lalu divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Politisi berusia 31 tahun itu terbukti terlibat suap untuk mengurus dana penyesuaian infrastruktur daerah dan kasus tindak pidana pencucian uang.

Partai Demokrat selama 1,5 tahun terakhir juga cukup direpotkan dengan dugaan korupsi dalam proyek wisma atlet untuk SEA Games di Palembang dan proyek kompleks olahraga terpadu di Hambalang, Bogor, yang melibatkan sejumlah kader mereka di pemerintahan dan DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari sejumlah kasus yang terungkap, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR, Eva Kusuma Sundari, melihat bahwa kasus-kasus itu umumnya punya pola yang sama, yakni karena kongkalikong DPR, pemerintah, dan kontraktor. Namun, DPR menjadi pihak yang paling rusak citranya dalam praktik kongkalikong ini. Beberapa kasus yang menimpanya membuat DPR beberapa kali dipersepsikan sebagai lembaga terkorup dan sumber utama korupsi di negeri ini.

”DPR memang seperti akuarium, apa yang terjadi di dalamnya mudah terlihat dari luar. Ini berbeda dengan lembaga lain seperti pemerintah,” ujar Eva.

Politik biaya tinggi

Mahalnya biaya politik selalu dituding sebagai salah satu penyebab utama maraknya praktik korupsi di DPR. Trimedya Panjaitan, anggota Komisi III, mengatakan, untuk kampanye Pemilu Legislatif 2014, setiap calon utama atau yang diperkirakan lolos ke Senayan membutuhkan dana sekitar Rp 2 miliar.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Airlangga Klaim Elektabilitas Golkar Naik Signifikan, Salah Satunya berkat Sosialisasi lewat Baliho

Nasional
Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Jokowi: Di Masa Pandemi, Parpol Dituntut Hadir Meringankan Beban Masyarakat

Nasional
Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Airlangga: Tahun 2024, Golkar Harus Rebut Kemenangan Pilpres, Pileg, dan Pilkada

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Jokowi Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke-57 Golkar, Bilang Kekompakan Kader Bikin Partai Tumbuh Kuat

Nasional
Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Di Puncak HUT Ke-57 Golkar, Airlangga Sebut Kasus Harian Covid-19 di Bawah 3.000 dalam Sebulan Terakhir

Nasional
Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Kemenkes: Total 291 Juta Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Sebaran 14.803 Kasus Aktif Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 2.081

Nasional
UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 802 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

PPATK Harap Pasal Pencucian Uang untuk Tindak Pidana Narkoba Konsisten Digunakan

Nasional
Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Bali Dibuka untuk Wisman, Kapolri Minta Personel TNI-Polri Tegakkan Aturan Prokes

Nasional
Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Bareskrim Sita Rp 20 Miliar dari Pinjol Ilegal Peneror Ibu hingga Gantung Diri

Nasional
UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

UPDATE 23 Oktober: 250.587 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,1 Persen

Nasional
UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

UPDATE: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 53,91 Persen, Dosis Kedua 32,25 Persen

Nasional
PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

PPATK Nilai Pasal Pencucian Uang Efektif Jerat Bandar Narkoba

Nasional
Antara Jokowi dan Haji Isam...

Antara Jokowi dan Haji Isam...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.