Ratusan Warga Wawonii Mengamuk di DPRD Sultra

KENDARI, KOMPAS.com - Ratusan warga Pulau Wawonii, Kabupaten Konawa, Sulawesi Tenggara yang menduduki Gedung DPRD setempat sejak Senin lalu, Jumat (14/12/2012) mengamuk. Pasalnya, komisi II DPR-RI bersama Menteri Dalam Negeri tidak menyetujui wilayah mereka menjadi daerah otonomi baru pada pengambilan keputusan tingkat pertama.

Massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Wawonii Bersatu, melampiaskan kekecewaan dengan merobohkan tenda yang didirikan di halaman Gedung DPRD Sultra. Mereka juga mencopot spanduk dan pamflet yang dipampang di gedung wakil rakyat. Tak hanya itu, massa yang marah memukul ban bekas yang akan dibakar.

Koordinator aksi, Muammar menyatakan, akan tetap menduduki gedung dewan sambil memobilisasi massa lebih besar lagi dari Pulau Wawonii. Menurutnya, Komisi II telah mengambil keputusan sepihak dengan tidak melihat substansi dari pemekaran wilayah. "Bila dibandingkan dengan Kolaka Timur yang disetujui mekar oleh komisi II, sangat jauh berbeda dengan kondisi di wilayah kami. Masyarakat Pulau Wawonii merasakan pelayanan pemerintah yang sangat minim, belum lagi jarak dari kabupaten induk harus melalui ibukota provinsi yaitu Kendari," teriaknya.

Massa mensinyalisai anggota komisi II DPR-RI terkontaminasi dengan politik transaksional pada pembahasan kelayakan daerah otonomi baru. "Komisi II hanya berbicara persoalan uang untuk memuluskan pemekaran wilayah di Indonesia. Cara-cara seperti itulah yang mencerminkan kebobrokan bangsa ini," ungkap Muammar.

Muamar merasa, Pulau Wawonii sudah memenuhi syarat untuk menjadi satu daerah otonomi baru. Wilayahnya sebanyak tujuh Kecamatan, potensi kelautan dan perikanan, pertanian dan juga pertambangan, dengan penduduk yang mencapai 50.000 jiwa lebih. Untuk itu, jika Konawe Kepulauan tidak dimekarkan mereka mengancam akan memboikot Pilkada Konawe yang akan dilaksanakan awal tahun depan, dan juga tidak akan mengikuti pemilu 2014 mendatang.

Berdasarkan catatan Kompas.com, enam daerah yang diusulkan mekar di Provinsi Sulawesi Tenggara, hanya Kolaka Timur yang disetujui menjadi daerah otonomi baru (DOB), dalam rapat di Komisi II DPR RI bersama Mendagri. Nama Kolaka Timur disebutkan ketua Komisi II Agung Gunanjar dalam tujuh daftar DOB baru di Indonesia yang ditetapkan layak mekar.

Ke tujuh DOB tersebut yakni Kabupaten Kolaka Timur, Mamuju Tengah, Malaka, Banggai Laut, Penukan Hilir, Talibo, dan Mahakam Hulu.