BK: 2013, Perketat Kunker ke Luar Negeri!

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan menyampaikan rekomendasi khusus kepada pimpinan DPR untuk mulai menyeleksi izin dan alokasi anggaran kunjungan kerja ke luar negeri bagi para anggota dewan. BK mempertanyakan kunjungan kerja yang dilakukan menjelang akhir 2012. Hal tersebut dinilai kurang tepat.

"Ini harus menjadi perhatian semua unsur fraksi dan alat kelengkapan untuk melakukan seleksi ketat," ucap Ketua BK, M Prakosa, Kamis (13/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Prakosa mengatakan, BK selaku alat kelengkapan tertinggi dalam menjaga wibawa dan etika DPR mulai menyoroti serius kunjungan kerja ke luar negeri itu. Pasalnya, publik sudah memandang negatif keberadaan DPR.

"Salah satu yang membuat nama DPR merosot karena adanya kunjungan-kunjungan kerja ini," kata Prakosa lagi.

Kritikan terhadap kunjungan kerja ke luar negeri ini diakui Prakosa berkaitan dengan transparansi hasil kunker. BK, lanjut Prakosa, akan menyampaikan rekomendasi khusus berupa evaluasi menyeluruh tentang rencana studi banding ke luar negeri.

"Kunker tidak mungkin dihilangkan, tetapi bisa dibatasi. Semua sudah sepakat dibatasi selektif. Tahun 2013 harus jadi momentum perbaikan DPR," kata politisi PDI-Perjuangan ini.

Setidaknya, ada empat rombongan kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan anggota dewan menjelang akhir tahun ini. Komisi IV melakukan studi banding ke Perancis dan China dalam rangka persiapan revisi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, Komisi VII juga melakukan studi banding ke Amerika Serikat untuk mendukung revisi UU Kedirgantaraan dan ke Brasil untuk persiapan Rancangan Undang-Undang Antariksa.