Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Dukung Menteri Pembuat Gaduh Di-"Reshuffle"

Kompas.com - 12/12/2012, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana perombakan kabinet mengemuka pasca-pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung adanya perombakan kabinet ini. Fraksi itu mendukung perombakan dilakukan terhadap menteri-menteri yang kerap menimbulkan hiruk-pikuk politik.

"Yang perlu di-reshuffle menteri yang buat gaduh. Saya tidak akan sebut nama," ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Rabu (12/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Hasrul mengatakan seorang menteri seharusnya menjadi telinga, mata, dan bibir bagi presiden sehingga para menteri seharusnya berhati-hati dalam bertutur kata. "Jangan seperti menteri yang sebut sekian nama minta jatah ke BUMN, terus diralat lagi. Apakah menteri itu tidak merasakan beban keluarga orang-orang yang disebut itu," kata Hasrul.

Selain itu, Hasrul juga mengkritik sikap Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang ditengarai menginstruksikan pemblokiran anggaran dana optimalisasi Kementerian Pertahanan. "Kalau mau bintangi anggaran, ya, sowan dulu ke DPR. Nah kalau menteri-menteri seperti ini pantas diteruskan ya silakan. Semuanya tergantung Presiden," ujarnya.

Seperti diketahui, manuver yang dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam banyak membuat geram anggota Dewan. Pasalnya, Dahlan menuding ada anggota Dewan yang memeras direksi BUMN. Sementara Dipo menuding adanya kongkalikong pembahasan anggaran di DPR dengan pemerintah.

Lebih lanjut, Hasrul mengungkapkan, PPP siap jika nantinya Presiden memutuskan melakukan perombakan kabinet. Hasrul menuturkan PPP siap berada di luar pemerintahan. Saat ini, ada dua menteri yang berasal dari PPP, yakni Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Namun, Hasrul yakin menteri-menteri PPP itu aman dari perombakan.

"Untuk evaluasi saya nilai memang perlu. Tapi saya yakin PPP tidak ada di situ. Dari sekian banyak menteri yang menjadi ketua umum, ketua umum kami Suryadharma Ali yang punya kinerja paling tinggi. Jadi kami yakin tidak mungkin," ucap Hasrul lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

    Nasional
    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

    Nasional
    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com