Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Dukung Menteri Pembuat Gaduh Di-"Reshuffle"

Kompas.com - 12/12/2012, 15:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wacana perombakan kabinet mengemuka pasca-pengunduran diri Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung adanya perombakan kabinet ini. Fraksi itu mendukung perombakan dilakukan terhadap menteri-menteri yang kerap menimbulkan hiruk-pikuk politik.

"Yang perlu di-reshuffle menteri yang buat gaduh. Saya tidak akan sebut nama," ujar Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Rabu (12/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Hasrul mengatakan seorang menteri seharusnya menjadi telinga, mata, dan bibir bagi presiden sehingga para menteri seharusnya berhati-hati dalam bertutur kata. "Jangan seperti menteri yang sebut sekian nama minta jatah ke BUMN, terus diralat lagi. Apakah menteri itu tidak merasakan beban keluarga orang-orang yang disebut itu," kata Hasrul.

Selain itu, Hasrul juga mengkritik sikap Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang ditengarai menginstruksikan pemblokiran anggaran dana optimalisasi Kementerian Pertahanan. "Kalau mau bintangi anggaran, ya, sowan dulu ke DPR. Nah kalau menteri-menteri seperti ini pantas diteruskan ya silakan. Semuanya tergantung Presiden," ujarnya.

Seperti diketahui, manuver yang dilakukan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam banyak membuat geram anggota Dewan. Pasalnya, Dahlan menuding ada anggota Dewan yang memeras direksi BUMN. Sementara Dipo menuding adanya kongkalikong pembahasan anggaran di DPR dengan pemerintah.

Lebih lanjut, Hasrul mengungkapkan, PPP siap jika nantinya Presiden memutuskan melakukan perombakan kabinet. Hasrul menuturkan PPP siap berada di luar pemerintahan. Saat ini, ada dua menteri yang berasal dari PPP, yakni Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz. Namun, Hasrul yakin menteri-menteri PPP itu aman dari perombakan.

"Untuk evaluasi saya nilai memang perlu. Tapi saya yakin PPP tidak ada di situ. Dari sekian banyak menteri yang menjadi ketua umum, ketua umum kami Suryadharma Ali yang punya kinerja paling tinggi. Jadi kami yakin tidak mungkin," ucap Hasrul lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Nasional
    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Nasional
    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Nasional
    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    Nasional
    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    Nasional
    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com