Survei: Kemenhut Satu-satunya yang Berintegritas Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei integritas sektor publik 2012 yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan, Kementerian Kehutanan merupakan satu-satunya instansi pemerintah pusat yang mendapat nilai di bawah standar. Survei ini dilakukan terhadap sejumlah unit layanan di 20 instansi pemerintah pusat.

"Hanya satu yang di bawah enam, yaitu Kemenhut. Ada 19 unit layanan pusat yang dapat nilai di atas 7 dan satu di bawah enam," kata Deputi Pencegahan KPK Iswan Helmi saat memaparkan hasil survei integritas, Selasa (11/12/2012).

Menurut Helmi, ada unit layanan di Kemenhut yang mendapatkan nilai di bawah enam atau di bawah standar. Unit itu adalah kepengurusan izin pelepasan kawasan hutan. Sementara 19 unit pelayanan di pemerintah pusat lainnya mendapat skor di atas standar atau di atas 7.

Ada juga tujuh instansi pusat yang memperoleh nilai integritas di atas 7, yaitu PT Jamsostek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kesehatan, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), dan Kementerian Perdagangan.

Helmi mengatakan, survei integritas ini sekaligus merupakan peringatan awal kepada instansi pusat, instansi vertikal, dan pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dalam kegiatan layanan publik. "KPK akan terus melakukan pemantauan terhadap berbagai sektor pelayanan publik yang ada di instansi pusat ataupun daerah," ujarnya.

Dia juga mengatakan, survei ini dilakukan dengan menggabungkan dua unsur, yakni pengalaman integritas dengan bobot 0,667 dan potensi integritas yang menyumbang bobot 0,333.

Adapun pengalaman integritas mencerminkan pengalaman responden terhadap tingkat korupsi yang dialaminya, sedangkan potensi integritas merefleksikan faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan korupsi.

Sebanyak 1.200 responden dilibatkan dalam mengukur nilai integritas sejumlah unit pelayanan pemerintah pusat tersebut.

Selain mengukur integritas pemerintah pusat, KPK melakukan survei terhadap sejumlah unit layanan di 60 instansi pemerintah daerah, dan lima instansi vertikal. Survei dilakukan pada Juni-Oktober 2012.