Sandera Politik Berlanjut

Kompas.com - 12/12/2012, 02:20 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (11/12), memutuskan memperpanjang masa kerja Tim Pengawas DPR untuk Penuntasan Kasus Bank Century selama satu tahun atau hingga Desember 2013. Langkah ini dinilai akan terus menyandera Partai Demokrat.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung tersebut, delapan dari sembilan fraksi di DPR merekomendasikan masa kerja Timwas Century diperpanjang lagi satu tahun. Alasannya, ada sejumlah kegiatan yang belum selesai, seperti upaya pengembalian aset.

Hanya Fraksi Partai Demokrat yang awalnya keberatan terhadap rekomendasi itu. ”Kembalikan saja pengawasan pengusutan kasus ini oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ke Komisi III DPR,” usul Achsanul Qosasi dari Fraksi Partai Demokrat.

Namun, Ruhut Sitompul yang juga dari Fraksi Partai Demokrat akhirnya mengatakan, ”Partai kami mengalir. Jika (Timwas) mau diterusksan, silakan. Jika ada bukti hukum, silakan saja diproses.”

Hanta Yuda dari Pol-Tracking Institute meragukan perpanjangan masa kerja Timwas dimaksudkan untuk menuntaskan kasus Bank Century. Jika kasus itu ingin dituntaskan, seharusnya DPR segera menggunakan hak menyatakan pendapat dan tidak menyerahkan kasus ini kepada aparat hukum.

Perpanjangan masa kerja Timwas, diyakini Hanta, lebih untuk mendiskreditkan Partai Demokrat atau tetap menjadikan kasus itu sebagai bahan tawar-menawar politik. Tujuannya, bisa posisi di kabinet atau menutup sejumlah kasus yang melibatkan kekuatan politik lain.

Andrinof Chaniago, pengajar kebijakan publik Universitas Indonesia, menilai, perpanjangan masa kerja Timwas menjadi kekalahan Partai Demokrat. Pasalnya, kasus itu terus menyandera Partai Demokrat.

Ketiga kali

Perpanjangan Timwas Century ini merupakan yang ketiga kali. Tim ini dibentuk setelah Rapat Paripurna DPR pada 3 Maret 2010 yang menyatakan ada dugaan pelanggaran dalam pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century dan menyerahkan penyelesaian masalah ini ke proses hukum.

Awalnya, Timwas bekerja hingga akhir 2010. Namun, masa kerja diperpanjang setahun hingga akhir 2011, kemudian diperpanjang lagi hingga akhir 2012, dan kini kembali diperpanjang hingga akhir 2013. Tiga kali perpanjangan tersebut dilakukan dengan pertimbangan sama, yaitu masih diperlukan pengawasan atas pelaksanaan keputusan Rapat Paripurna DPR pada 3 Maret 2010.

Anggota Timwas, Ahmad Yani, mengatakan, aset mantan pemilik Bank Century Robert Tantular di dalam negeri yang telah diselamatkan mencapai Rp 27,2 miliar. KPK juga telah meningkatkan pengusutan kasus ini ke penyidikan dan menetapkan dua mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, yaitu Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjrijah, sebagai tersangka. Namun, pengembalian aset belum selesai. (NWO)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X