Kompas.com - 11/12/2012, 18:37 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 50 juta yang dapat diganti kurungan selama dua bulan. Fahd dianggap terbukti bersama-sama menyuap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Wa Ode Nurhayati, dalam mengupayakan tiga kabupaten di Aceh sebagai daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah  tahun 2011.

Putusan ini dibacakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai Suhartoyo dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/12/2012). "Menyatakan terdakwa Fahd terbukti  secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primer, Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Ketua Majelis Hakim Suhartoyo.

Mendengarkan putusan ini dibacakan, Fahd tampak tenang. Anak pedangdut A Rafiq itu sejak awal memang mengakui perbuatannya. Putusan majelis hakim ini pun lebih ringan dibandingkan dengan  tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta Fahd dihukum tiga tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan.

Menurut majelis hakim, perbuatan suap yang dilakukan Fahd tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberian suap terjadi sekitar Oktober-November 2010, tepatnya saat Wa Ode masih menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Sekitar September 2010, Fahd menemui rekan separtainya, Haris Surahman, di Gedung Sekretariat DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Fahd meminta  Haris agar mencarikan anggota Banggar DPR yang bisa mengusahakan tiga kabupaten di Aceh, yakni Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah, sebagai daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Atas permintaan tersebut, Haris menghubungi Syarif Ahmad, anggota staf WON (Wa Ode Nurhayati) Center dan meminta agar difasilitasi bertemu dengan Wa Ode. Kemudian Haris bertemu dengan Wa Ode bersama Syarif di Restoran Pulau Dua, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut Haris menyampaikan permintaan Fahd supaya Wa Ode bisa mengusahakan tiga kabupaten itu sebagai penerima DPID. Wa Ode pun, lanjut jaksa, menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal permohonan DPID.

Untuk diketahui, Haris sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus DPID ini, sedangkan Wa Ode divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti sebagai penerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Sekitar Oktober 2010, lanjut hakim, Fahd dan Haris mengadakan pertemuan dengan Wa Ode. Dalam pertemuan itu disampaikan kembali oleh Fahd agar Wa Ode mengupayakan alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Aceh dengan nilai anggaran setiap daerah Rp 40 miliar.

Atas permintaan Fahd tersebut, menurut jaksa, Wa Ode kemudian menanyakan komitmen Fahd untuk memberi 5-6 persen dari alokasi DPID setiap daerah. Setelah commitment fee disepakati, Fahd menghubungi rekannya, seorang pengusaha di Aceh yang bernama Zamzami.

Kepada Zamzami, Fahd meminta agar menyiapkan proposal dan menyediakan dana Rp 7,34 miliar sebagaimana permintaan Wa Ode untuk kepengurusan alokasi DPID di Aceh Besar dan Pidie Jaya.

Fahd menjanjikan Zamzami sebagai pelaksana proyek yang nantinya dibiayai dari anggaran DPID tersebut. Selain Zamzami, Fahd menghubungi Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Bener Meriah Armaida, untuk menyiapkan proposal dan menyediakan uang Rp 5,6 miliar sebagaimana permintaan Wa Ode untuk kepengurusan alokasi DPID di Bener Meriah.

Baik Zamzami maupun Armaida menyetujui permintaan Fahd tersebut.  Setelah menerima proposal dari Zamzami dan Armaida, Fahd lalu menyerahkannya ke Wa Ode melalui Haris dengan nilai masing-masing alokasi DPID yang diajukan sebesar Rp 50 miliar untuk Aceh Besar, Rp 225 miliar untuk Pidie Jaya, dan Rp 50 miliar untuk Bener Meriah.

Fahd juga memenuhi komitmennya kepada Wa Ode dengan menyerahkan uang secara bertahap melalui Haris. Setelah itu, Haris menyerahkan uang yang diterimanya dari Fahd tersebut kepada Wa Ode melalui staf Wa Ode yang bernama Sefa Yolanda yang nilai totalnya Rp 5,5 miliar.

Fahd pikir-pikir

Atas putusan hakim ini, Fahd mengatakan akan pikir-pikir apakah mengajukan banding atau tidak. Demikian juga dengan tim jaksa penuntut umum KPK. Meskipun demikian, Fahd mengakui perbuatannya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

    Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

    Nasional
    Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

    Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

    Nasional
    Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

    Pengamat: Koalisi Gerindra-PKB Lebih Baik Usung Prabowo dan Khofifah daripada dengan Cak Imin

    Nasional
    Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

    Analisis Dino Patti Djalal: Zelensky Lihat Jokowi Bawa Misi Damai, Putin Anggap Kunjungan Bilateral Semata

    Nasional
    Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

    Janji Jokowi Besuk Tjahjo Kumolo yang Urung Terwujud...

    Nasional
    Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

    Jika Ingin Rebut Suara, Koalisi Gerindra-PKB Disarankan Usung Prabowo-Khofifah pada Pilpres 2024

    Nasional
    Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

    Kemenag Optimistis 100.052 Kuota Haji 2022 Terserap 100 Persen

    Nasional
    Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 3 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

    Dinilai Antisuap, Kapolda Lampung Eks Direktur di KPK Terima Hoegeng Award Kategori Polisi Berintegritas

    Nasional
    Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

    Pilih Ketua PP dalam Muktamar, Muhammadiyah Bakal Gunakan Sistem E-voting

    Nasional
    Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

    Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Ideal, Pengamat: Poros Nasionalis Bersatu dengan Kelompok Islam Moderat

    Nasional
    Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

    Bamsoet Sebut Kajian Materi PPHN Akan Diserahkan ke Pimpinan MPR 7 Juli

    Nasional
    Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

    Karangan Bunga Dukacita Masih Berdatangan ke Rumah Duka Tjahjo Kumolo

    Nasional
    Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

    Muhammadiyah Gelar Muktamar di Solo 18-20 November, Bakal Pilih Ketua Umum

    Nasional
    Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

    Seorang Pria Ditemukan Tewas di Cakung setelah Kecelakaan, Teman Boncengannya Kabur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.