DPR Perpanjang Masa Tugas Timwas Century

Kompas.com - 11/12/2012, 13:37 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Masa tugas Tim Pengawas (Timwas) Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya diperpanjang kembali hingga akhir 2013. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Awalnya, Timwas diwakili anggotanya, Ahmad Yani, melaporkan hasil kerja setahun terakhir. Dilaporkan, enam fraksi merekomendasikan perpanjangan kembali masa tugas Timwas. Enam fraksi itu adalah Partai Golkar, PDI-P, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Gerindra.

Adapun dua fraksi, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura, tidak hadir ketika pengambilan keputusan. Partai Demokrat satu-satunya partai yang tidak setuju Timwas diperpanjang.

Dalam paripurna, Fraksi PAN dan Hanura juga berpendapat memperpanjang masa tugas Timwas. Adapun sikap Demokrat mengendur menjadi mengikuti keputusan DPR.

Anggota Timwas dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi, mengatakan, pihaknya bukan ingin menghentikan penanganan perkara Century. Pihaknya ingin agar pengawasan perkara bail out Century selanjutnya diserahkan kepada komisi dan alat kelengkapan DPR lantaran kerja Timwas selama ini tidak efektif.

"Yang duduk di Timwas tidak sepenuhnya memiliki latar belakang hukum. Banyak pertanyaan berputar-putar yang telah ditanyakan ketika Pansus Century dulu. Ini tidak efektif. Banyak pekerjaan kami yang tertunda hanya untuk Timwas yang setiap minggu rapatnya. Itu juga sering tidak kuorum," kata Achsanul.

"Makanya, lebih baik pengawasan dikembalikan ke Komisi III. Kalau KPK lamban, Komisi III bisa menghukum dengan menunda anggaran," kata dia.

Setelah mendengarkan pandangan para anggota dewan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung kemudian menanyakan sikap DPR apakah setuju memperpanjang masa tugas Timwas atau tidak. "Setuju...," jawab para anggota serentak dilanjutkan pemukulan palu oleh Pramono.

Seperti diberitakan, KPK sudah menandatangani surat perintah penyidikan kasus Century. Surat perintah penyidikan tersebut sekaligus mengesahkan penetapan dua tersangka, yakni mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Fajriah dan Deputi Gubernur Bank Indonesia nonaktif Budi Mulya. Namun, keduanya belum dicegah bepergian ke luar negeri.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

    Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

    Nasional
    Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

    Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

    Nasional
    Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

    Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

    Nasional
    Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

    Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

    Nasional
    Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

    Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

    Nasional
    KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

    KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

    Nasional
    Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

    Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

    Nasional
    Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

    Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

    Nasional
    Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

    Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

    Nasional
    Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

    Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

    Nasional
    Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

    Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

    Nasional
    Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

    Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

    Nasional
    Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

    Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

    Nasional
    Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

    Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

    Nasional
    Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

    Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X