Kompas.com - 11/12/2012, 12:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjadwalkan pembacaan vonis atas perkara dugaan pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan terdakwa Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, Selasa (10/12/2012). Pembacaan vonis tersebut akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta siang ini. Pengacara Fahd, Rudi Afonso mengatakan bahwa kliennya tidak melakukan persiapan apapun dalam menghadapi vonis hakim.

"Tidak ada persiapan apa-apa. Yang bersangkutan serahkan sepenuhnya pada pertimbangan pada hakim," kata Rudi.

Sedianya, vonis Fahd dibacakan majelis hakim pada Selasa pekan lalu. Namun, pembacaan vonis ditunda karena majelis hakim belum siap. Dalam kasus DPID, Fahd diduga menyuap anggota DPR Wa Ode Nurhayati dalam mengupayakan tiga kabupaten di Aceh masuk dalam daftar daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011. Pemberian tersebut dilakukan melalui politisi Partai Golkar Haris Andi Surahman.

KPK telah menetapkan Haris sebagai tersangka atas dugaan menyuap Wa Ode bersama-sama dengan Fahd. Sementara, Wa Ode, divonis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menerima suap dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Jaksa penuntut umum KPK sebelumnya menuntut Fahd dihukum tiga tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan. Menurut jaksa, Fahd terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

    Indonesia Kembali Terima Bahan Baku Vaksin Sinovac, Jumlahnya 21,2 Juta Dosis

    Nasional
    'Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat'

    "Jika KPK Tak Laksanakan Tindakan Korektif, Ini Pertunjukan Buruk pada Rakyat"

    Nasional
    Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

    Jokowi: Saat ini Kita Harus Menanggung Beban Berat Akibat Pandemi

    Nasional
    KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

    KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Anak Yatim Piatu akibat Covid-19

    Nasional
    IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

    IDI Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Mulai Terjadi di Luar Pulau Jawa

    Nasional
    Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

    Menpan RB Minta ASN Ikuti Perintah Jokowi-Ma'ruf soal Penanganan Pandemi

    Nasional
    Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

    Aturan Baru PPKM: Pelaku Perjalanan di Kawasan Aglomerasi Wajib STRP, di Bawah 12 Tahun Dibatasi

    Nasional
    Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

    Mahfud: Tak Ada Pelanggaran, Pemerintah Tak Bisa Dijatuhkan dengan Alasan Covid-19

    Nasional
    KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

    KPK Perpanjang Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi

    Nasional
    Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

    Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

    Nasional
    Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

    Aturan Baru Perjalanan Dalam Negeri, Ini Syarat Naik Pesawat Saat PPKM

    Nasional
    Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

    Kasus Bupati Bandung Barat Aa Umbara, KPK Panggil Wabup Hengky Kurniawan

    Nasional
    UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    UPDATE: Tambah 21 di Pakistan, Total 5.499 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

    Nasional
    Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

    Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

    Nasional
    Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

    Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X