Demokrat: Tak Ada Urgensi Perpanjang Timwas Century

Kompas.com - 11/12/2012, 12:35 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat menilai masa tugas Tim Pengawas (Timwas) Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat tak perlu diperpanjang. Pengawasan penanganan perkara bail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun selanjutnya, menurut Demokrat, sebaiknya diserahkan kepada komisi.

"Tidak ada urgensi memperpanjang Timwas Century," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Hari ini, Timwas Century akan melaporkan hasil kerjanya selama setahun terakhir di rapat paripurna. Berdasarkan rapat internal Timwas, enam fraksi merekomendasikan perpanjangan kembali masa tugas Timwas. Enam fraksi itu ialah Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PPP, PKB, dan Gerindra.

Adapun dua fraksi, yakni PAN dan Hanura, tidak hadir ketika pengambilan keputusan. F-Demokrat satu-satunya partai yang tidak setuju Timwas diperpanjang.


Saan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bekerja maksimal dan sudah ada kemajuan berarti dengan menetapkan dua orang tersangka dari pihak Bank Indonesia, yakni SCF dan BM. Sebaiknya, kata dia, semua pihak memercayakan kepada KPK untuk menuntaskan perkara itu.

"Masih banyak agenda strategis dan penting lainnya. Pengawasan bisa Komisi III, kecuali awal-awal ketika KPK dianggap lamban," kata anggota Komisi III DPR.

Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai kerja Timwas selama ini kurang efektif. Menurut dia, bisa saja jika pengawasan diserahkan kepada komisi malah akan lebih efektif. "Kita akan coba yakinkan semuanya nanti," kata Pasek.

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

    Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

    Nasional
    ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

    ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

    Nasional
    Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

    Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

    Nasional
    Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

    Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

    Nasional
    Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

    Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

    Nasional
    Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

    Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

    Nasional
    Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

    Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

    Nasional
    Dorong Pansus Jiwasraya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

    Dorong Pansus Jiwasraya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

    Nasional
    Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

    Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

    Nasional
    Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

    Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

    Nasional
    Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

    Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

    Nasional
    Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

    Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

    Nasional
    BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

    BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

    Nasional
    Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

    Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

    Nasional
    BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

    BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X