Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Tak Ada Urgensi Perpanjang Timwas Century

Kompas.com - 11/12/2012, 12:35 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat menilai masa tugas Tim Pengawas (Timwas) Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat tak perlu diperpanjang. Pengawasan penanganan perkara bail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun selanjutnya, menurut Demokrat, sebaiknya diserahkan kepada komisi.

"Tidak ada urgensi memperpanjang Timwas Century," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/12/2012).

Hari ini, Timwas Century akan melaporkan hasil kerjanya selama setahun terakhir di rapat paripurna. Berdasarkan rapat internal Timwas, enam fraksi merekomendasikan perpanjangan kembali masa tugas Timwas. Enam fraksi itu ialah Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKS, PPP, PKB, dan Gerindra.

Adapun dua fraksi, yakni PAN dan Hanura, tidak hadir ketika pengambilan keputusan. F-Demokrat satu-satunya partai yang tidak setuju Timwas diperpanjang.

Saan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah bekerja maksimal dan sudah ada kemajuan berarti dengan menetapkan dua orang tersangka dari pihak Bank Indonesia, yakni SCF dan BM. Sebaiknya, kata dia, semua pihak memercayakan kepada KPK untuk menuntaskan perkara itu.

"Masih banyak agenda strategis dan penting lainnya. Pengawasan bisa Komisi III, kecuali awal-awal ketika KPK dianggap lamban," kata anggota Komisi III DPR.

Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai kerja Timwas selama ini kurang efektif. Menurut dia, bisa saja jika pengawasan diserahkan kepada komisi malah akan lebih efektif. "Kita akan coba yakinkan semuanya nanti," kata Pasek.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com