Kompas.com - 11/12/2012, 08:28 WIB
|
EditorAgus Mulyadi

JAKARTA, KOMPAS — Posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto berseberangan dengan posisi Prabowo Subianto yang dicalonkan sebagai Presiden 2014 oleh Partai Gerindra.

Pernyataan Prabowo bahwa Indonesia butuh "orang kuat" dilawan Djoko.

Perlawanan itu disampaikan dalam ceramah di Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Nanyang Technological University, Singapura, Senin (10/12/2012).

"Indonesia perlu pemerintahan efektif dengan civil society kuat, dengan institusi-institusi publik yang transparan dan akuntabel, dengan kebebasan sipil serta hukum yang bekerja, dengan penghormatan kepada local wisdom. Bukan 'orang kuat' yang mengintervensi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan," ujar Djoko.

Djoko diundang memberi ceramah dengan tema "Demokrasi, Keamanan, dan Kesejahteraan: Pengalaman Indonesia" oleh Dekan RSIS Barry Desker.

RSIS kerap mengundang pemimpin Indonesia untuk berceramah. Di antara mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani Indrawati, dan Aburizal Bakrie.

Terakhir, Agustus lalu, RSIS mengundang Prabowo berceramah. Dalam ceramahnya, Prabowo mengemukakan kebutuhan Indonesia akan pemimpin yang berani dan kuat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun tidak eksplisit menjawab apa yang dikemukakan Prabowo, apa yang disampaikan Djoko mementahkan apa yang dikemukakan Prabowo. Lebih lanjut Djoko mengemukakan, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai jalan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

"Intervensi dan dominasi 'orang kuat' akan mengisolasi kebijakan ekonomi dari proses politik dan akan mengakibatkan terisolasinya kebijakan ekonomi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat," ujar Djoko.

Menurut dia, kegaduhan karena demokrasi merupakan konsekuensi luasnya partisipasi publik. Dengan itu, demokrasi memiliki ruang untuk terus memperbaiki diri. Demokrasi semacam itu tidak membutuhkan "orang kuat".

Sama-sama tentara yang menjalani pendidikan pada era yang sama, Djoko dan Prabowo jauh berbeda karakternya. Djoko menuntaskan karier militer di TNI AU menjadi Panglima TNI.

Prabowo diberhentikan dari TNI AD saat reformasi 1998. Selepas jadi Panglima TNI, Djoko menjadi tim sukses SBY-Boediono dan diangkat menjadi Menko Polkam. Prabowo menjadi pengusaha dan mendirikan Partai Gerindra.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.