Sanksi FIFA di Depan Mata
Namun, FIFA (Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional) bisa menilai Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) gagal menyelesaikan konflik karena Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) menggelar kongres tandingan di Jakarta. Ini fakta teraktual betapa sepak bola Indonesia berada di tepi jurang kehancuran.
Kondisi ini menuntut pengurus PSSI bergerak cepat dan strategis untuk meyakinkan Komite Eksekutif FIFA bahwa konflik bisa segera diselesaikan. PSSI juga perlu dukungan pemerintah untuk tegas mengakui organisasi resmi sebagai induk sepak bola nasional. Jika pemerintah masih mengambang, sanksi FIFA bisa menjadi kenyataan.
”Tentu kami tak akan berhenti di sini. Kami akan berkomunikasi dengan FIFA dan AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) untuk meyakinkan mereka dalam penyelesaian masalah dualisme ini. Kami juga sudah melakukan kongres sesuai dengan statuta seperti yang diingatkan FIFA,” ujar Sekretaris Jenderal PSSI Halim Mahfudz.
Halim menegaskan, FIFA dan AFC hanya fokus pada penyelesaian dualisme liga, bukan kepengurusan. Penyatuan dua liga profesional ini termasuk keputusan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Palangkaraya. Penyatuan liga akan melalui verifikasi pada 2013 dan menjadi satu liga pada 2014 dengan nama baru.
”Kami juga mengimbau supaya pemerintah tegas menentukan siapa yang berhak menggelar kompetisi sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 52 Ayat 2. Sikap tegas ini penting untuk menghindarkan Indonesia dari sanksi FIFA,” kata Halim.
Pengurus PSSI juga akan berangkat ke Tokyo, Jepang, untuk menjelaskan perkembangan terakhir di Indonesia kepada Komite Eksekutif dan Presiden FIFA Sepp Blatter. PSSI akan memanfaatkan jaringan dan kolega di FIFA dan AFC agar terhindar dari sanksi. Nasib Indonesia akan diputuskan dalam rapat Komite Eksekutif FIFA, 14 Desember. ”Jujur kami tidak tahu apa yang akan diputuskan FIFA, tetapi kami akan berusaha untuk menghindari sanksi. Kami tidak melanggar statuta,” kata Halim.
Selain memutuskan penyatuan liga, KLB PSSI memutuskan revisi statuta dan pengembalian empat anggota Komite Eksekutif PSSI. Keempat anggota Komite Eksekutif itu adalah La Nyalla Mattalitti, Tony Apriliani, Roberto Rouw, dan Erwin Budiawan. ”Dengan syarat mereka harus meminta maaf dan diberi waktu satu bulan,” ujar Halim disambut teriakan ”setuju” dari 86 pemilik suara yang mengikuti KLB.
Proses kongres yang diikuti mayoritas peserta KLB Solo, 9 Juli 2011, itu dipantau wakil dari FIFA, Jeysing Muthiah dan Marco Leal, serta wakil AFC, James Kitching. Keputusan-keputusan kongres dicatat Leal setelah diterjemahkan langsung oleh CEO PT Liga Prima Indonesia Sportindo Widjajanto.
PSSI menjalankan kongres di Palangkaraya sesuai statuta dan tidak mengikuti nota kesepahaman (MOU) antara PSSI dan KPSI yang diteken di Kuala Lumpur, Malaysia. Keputusan ini diambil berdasarkan keputusan rapat Komite Eksekutif PSSI pada 9 Desember di Palangkaraya, yang membatalkan MOU karena gagal menghentikan KPSI melakukan pelanggaran-pelanggaran. Komite Bersama bentukan MOU juga tidak membuat kemajuan yang berarti.
PSSI berani keluar dari koridor MOU karena memegang ”surat sakti” FIFA. Surat bertanggal 3 Oktober 2012 yang diteken Sekretaris Jenderal FIFA Jerome Valcke itu menyebutkan, ”Jika tahapan proses dalam MOU gagal dengan alasan apa pun, kami mengingatkan bahwa PSSI harus sepenuhnya taat pada statuta FIFA dan pelanggaran bisa mengakibatkan sanksi.”
”Kami menjelaskan ini kepada perwakilan FIFA dan AFC dan mereka memahami situasi yang terjadi. MOU buntu dan Joint Committee tidak mampu membuat kemajuan berarti, karena itu peserta kongres setuju kembali ke statuta,” ujar anggota Komite Eksekutif PSSI, Bob Hippy.
Kongres KPSI, sementara itu, berlangsung di ballroom Hotel Sultan, Jakarta. Berbeda dengan KLB PSSI yang harus digelar di lobi hotel karena ruangan digembok polisi, kongres KPSI berlangsung di ruangan yang nyaman, tentu dilengkapi penyejuk udara dan makanan serba lezat.
KPSI mengklaim, kongres dihadiri 83 pemilik suara KLB Solo, 9 Juli 2012. Klaim itu berdasarkan verifikasi oleh anggota Komite Bersama dari pihak KPSI. Pelaksana Sekjen KPSI Tigor S Boboy mengatakan, kongres digelar mengacu MOU antara PSSI dan KPSI, 7 Juni 2012.
Tak terlihat utusan AFC atau FIFA hadir di Kongres KPSI. Ketika ditanya pers mengenai hal itu, Ketua KPSI La Nyalla Mattalitti mengaku tahu bahwa utusan AFC dan FIFA memilih hadir dalam Kongres PSSI di Palangkaraya. ”Nanti kami akan bertemu AFC/FIFA di airport,” kata La Nyalla. ”Di sini ada juga AFC dan FIFA, cuman dia sembunyi. Betul, dia me-record semua kejadian di sini, dan dia akan membandingkan, yang benar yang mana,” katanya menambahkan.
Kongres KPSI menetapkan enam poin keputusan yang bakal dilaporkan kepada AFC dan FIFA. Salah satu dari enam poin itu ialah ”menjalankan roda organisasi dengan berkantor di Pintu X dan XI Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, yang merupakan kantor PSSI”. Dari pengamatan hingga sore, polisi berjaga-jaga di kantor PSSI.
Lima poin lain ialah menyetujui usul revisi Statuta PSSI Pasal 23 Ayat 1a, 30, 31, 65, 66, dan 69; menyetujui konsep liga baru mulai 2015; usul kepada FIFA agar mengesahkan hasil KLB Ancol, 18 Maret 2012; menetapkan target tim nasional menempati peringkat FIFA minimal ke-129, dan mengambil alih tanggung jawab PSSI terkait finansial dan hukum.
Terpopuler
Now Trending
