Kompas.com - 10/12/2012, 21:43 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Rapat kerja antara Komisi I DPR dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada Senin (10/12/2012) malam kian memanas. Dipo dicecar para anggota dewan soal laporan yang dibuatnya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kongkalikong pembahasan anggaran antara anggota DPR dan kementerian.

Salah satu anggota DPR yang mencecar Dipo adalah TB Hasanudin dari Fraksi PDI-Perjuangan. "Kami tanya ke Pak Dipo, pertanyaan kami apa dasar membuat surat ke KPK? Kami dengar berdasarkan laporan masyarakat. Masyarakat yang mana?" cecar Hasanudin.

Dipo pun menjawab bahwa dasar laporan yang dibuatnya ke KPK adalah sebuah kopian surat yang diterimanya di atas meja kerja. "Surat dari mana?" sahut Hasanudin. "Tidak tahu. Saya terima, ada orang yang kirim pakai amplop. Ini jawabnya," kata Dipo.

Jawaban Dipo pun langsung mengundang tawa para anggota dewan yang terkesan mengejek pengakuan Dipo itu. "Bagaimana kayak begituan bisa jadi laporan?" celetuk salah seorang anggota dewan.

Mendengar jawaban Dipo itu, Hasanudin pun mempertanyakan bagaimana surat kaleng itu bisa sampai masuk ke dalam kompleks Istana, Dipo tidak menjawabnya secara jelas. Dia hanya menuturkan bahwa dirinya tidak hanya menerima satu buah laporan masyarakat.

"Bukan hanya satu, sering yang lain juga. Dalam banyak amplop tertutup. Ada yang ditujukan kepada Presiden ada yang ke kami," imbuh Dipo.

Dipo mengaku dirinya sudah melakukan konfirmasi ke Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf di TNI. Setelah melakukan konfirmasi kepada para pejabat terkait yang diduga mengetahui adanya praktek kongkalikong, Dipo pun akhirnya melaporkan kasus ini ke KPK.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan praktik kongkalikong anggaran antara pejabat di tiga kementerian dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.

Sementara anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut. Namun, ketiga kementerian membantah telah dilaporkan oleh Dipo dan membantah adanya praktik penggerusan anggaran.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

    21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

    Nasional
    Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

    Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

    Nasional
    Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

    Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

    Nasional
    UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

    UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

    Nasional
    Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

    Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

    Nasional
    UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

    UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

    Nasional
    Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

    Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

    Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

    Nasional
    Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

    Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

    Nasional
    Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

    Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

    Nasional
    Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

    Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

    Nasional
    Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

    Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

    Nasional
    Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

    Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

    Nasional
    Kerumitan Perang Melawan Narkoba

    Kerumitan Perang Melawan Narkoba

    Nasional
    Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

    Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.