Kompas.com - 10/12/2012, 21:35 WIB
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam akhirnya memenuhi panggilan Komisi I DPR pada Senin (10/12/2012) malam setelah sebelumnya sempat menolak hadir ke DPR. Dipo dipanggil terkait dengan kasus dugaan kongkalikong pembahasan anggaran di Kementerian Pertahanan. Dipo hadir pukul 19.10 didampingi oleh para stafnya.

Saat tiba di Gedung Kompleks Parlemen, Dipo hanya menjelaskan bahwa kehadirannya ke Komisi I sudah dikoordinasikan sebelumnya ke Komisi II yang menjadi mitra kerja Seskab. Saat ditanya lebih lanjut soal kasus dugaan kongkalikong pembahasan anggaran Kementerian Pertahanan yang dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dipo hanya meminta agar wartawan bersabar. "Dengar saja, sabar saja nanti dengar di dalam," katanya singkat.

Selain Dipo, rapat kerja Komisi I kali ini juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono, dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Mahfuz Sidik.

Rapat kerja kali ini terkait dengan pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 678 miliar untuk modernisasi alutsista. Pemblokiran ini dilakukan atas dasar surat yang dikirimkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan itu didasarkan atas surat bernomor S-2113/AG/2012 perihal Revisi SP-RKAKL APBN-P Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan TNI AL TA 2012 tertanggal 10 Agustus 2012. Surat ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo.

Pada 6 Agustus 2012, Dipo Alam diketahui mengirimkan surat ke Menteri Keuangan bernomor R 172-1/Seskab/VIII/2012. Perihal Klarifikasi Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Non Pendidikan APBN-P TA 2012 Kementerian Pertahanan. Dalam surat itu disebutkan bahwa Dipo meminta kepada Menteri Keuangan memberikan klarifikasi mengenai jumlah satuan harga dan urgensi pengadaan beberapa peralatan militer senilai Rp 678 miliar.

Anggaran tersebut meliputi pengadaan 1 paket enkripsi senilai Rp350 miliar, 1 paket tactical communication senilai Rp15 miliar, 1 paket Monobs DF senilai Rp115 miliar, dan 135 alat selam senilai Rp198 miliar. Belakangan, Dipo kemudian melaporkan dugaan praktek kongkalikong antara pemerintah dengan DPR terkait anggaran. Ada tiga kementerian yang diadukan Dipo yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.