Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfudz: Dipo Alam Menghindar dari Komisi I

Kompas.com - 10/12/2012, 12:42 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menuding Sekretaris Kabinet Dipo Alam menghindar dari panggilan DPR yang rencananya akan dilakukan hari ini, Senin (10/12/2012). Gelagat Dipo, disebut Mahfudz, terlihat dengan meminta rapat gabungan dilakukan antara Komisi I, Komisi II, dan Komisi XI.

"Upaya ini terlihat dari adanya usulan dari Dipo Alam agar raker gabungan Komisi I DPR melibatkan juga Komisi II dan XI. Padahal, agenda yang dibahas berkaitan dengan Dana Optimalisasi Kementerian Pertahanan 2012 untuk pengadaan alutsista sebesar Rp 678 miliar," ujar Mahfudz, Senin pagi, di Jakarta.

Pada rapat yang akan digelar malam nanti, Komisi I rencananya akan melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Panglima TNI, Menteri Keuangan, dan Kepala BPKP. Rapat dijadwalkan dilakukan pada pukul 19.30 dengan agenda pembahasan anggaran Kemenhan sebesar Rp 678 miliar yang dibintangi Kementerian Keuangan atas perintah dari Dipo Alam.

Menurut Mahfudz, Dipo mengirimkan surat ke Sekretariat Pimpinan DPR, Komisi I, Komisi II, dan Komisi XI. Namun, surat itu tidak bisa diserahkan ke sekretariat karena para pegawai sudah bubar.

Sebelumnya, rapat kerja gabungan Komisi I DPR pada Kamis (6/12/2012) lalu tidak bisa dilanjutkan karena Seskab Dipo Alam tidak hadir. Demikian juga dengan Menteri Keuangan dan Kepala BPKP yang absen hadir pada rapat tersebut. Padahal, pimpinan Komisi II dan Komisi XI, yang merupakan mitra kerja kedua lembaga itu, sudah mengeluarkan izin kedua lembaga menghadiri rapat dengan Komisi I.

"Rapat ini untuk meminta Dipo Alam menjelaskan dan membuktikan tuduhannya bahwa ada kongkalikong dan mark up anggaran alutsista di TNI, sekaligus menjelaskan perintah Seskab kepada Menkeu untuk memblokir anggaran tersebut," kata Mahfudz.

Menurutnya, Menkeu tidak ada keberatan apa pun soal anggaran alutsista TNI. Namun, mereka baru akan mencabut pemblokiran jika diizinkan Seskab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com