KPK Layak Rekrut dan Miliki Penyidik Sendiri

Kompas.com - 10/12/2012, 02:21 WIB
Penulis Imanuel More
|
EditorBenny N Joewono

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa bergerak lebih cepat dalam menyidik kasus-kasus korupsi besar, masalah muncul dengan berakhirnya masa bakti sejumlah penyidik KPK berlatar belakang Polri.

Terkait masalah tersebut, mantan Ketua Tim Analisis dan Advokasi KPK, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto mengusulkan kemungkinan pemberian hak kepada KPK untuk merekrut, mendidik, dan memiliki penyidik sendiri.

"Dengan begitu KPK tidak tergantung pada  institusi lain. Selain itu juga tujuannya untuk menghindari adanya konflik kepentingan terkait penyidik," kata Endriartono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/12/2012).

Endriartono menilai wajar jika serangan demi serangan terus dihadapi KPK. Pasalnya, pihak-pihak yang berposisi kontra gerakan antikorupsi tidak lain mereka yang memiliki modal dari sisi finansial maupun posisi strategis.

"Karena itu tidaklah heran kalau lalu keluar wacana untuk melakukan revisi terhadap UU KPK dengan mencabut beberapa kekuatan yang dimilikinya KPK seperti hak penindakan dan hak penyadapan, termasuk dengan penarikan sejumlah besar penyidik yang berasal dari institusi lain," papar mantan Panglima TNI.

Endriartono menilai, di satu pihak KPK bisa saja menghadapi kendala tersebut tanpa daya. Namun, KPK mendapat dukungan masyarakat luas yang gerah terhadap perilaku koruptif para pejabat. "KPK didukung masyarakat yang menilai semua itu dengan mata hati," kata Endriartono.

Poin lain yang membuat para pelaku KKN gerah terhadap sepak terjang KPK adalah karena mereka yang terjerat penyidikan KPK tidak ada kemungkinan untuk lolos melalui penghentian penyidikan.

Pasalnya, UU KPK tidak memberikan hak dan kewenangan kepada KPK untuk mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Perkara. Ini berbeda dengan potensi dikeluarkannya SP3 di kepolisian. Konsekuensinya, KPK harus benar-benar memiliki minimal dua alat bukti berkekuatan hukum untuk menetapkan tersangka.

Dampak lebih lanjut, KPK akan sangat berhati-hati dalam penyelidikan kasus sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun, justru hal inilah yang disalahpahami oleh sebagian orang dengan yang menilai ada intervensi dalam prioritas kasus.

"Hal inilah lalu dipersepsikan orang bahwa KPK itu tidak segera menyatakan seseorang sebagai tersangka adalah akibat dari adanya intervensi, terutama kalau terkait dengan kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan," katanya.

Menurut Endriartono, penetapan Andi Mallarangeng sebagai tersangka bisa membungkam anggapan tersebut. Pasalnya, Andi bukan saja berstatus Menteri Pemuda dan Olahraga tetapi juga sekretaris dewan pembina dari partai yang memerintah.

"Saya paham  betul bahwa KPK itu tidak dapat diintervensi. Kasus Menpora ini menjadi butki hal tersebut," pungkas Endriartono.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

DPRD DKI Ketahuan Diam-diam Usul Naik Gaji, Momentum Perubahan Iklim Politik Lebih Transparan?

Nasional
Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Dianggap Plin-plan Soal Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI, PSI Angkat Bicara

Nasional
DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

DPRD DKI Disoroti karena Usul Naik Gaji, Bukti Partisipasi Publik Tak Berhenti di Pemilu

Nasional
Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Dubes: Tak Perlu Khawatir, WNI Punya Kesempatan Lebih Banyak untuk Kerja di Australia

Nasional
Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Puan: Deklarasi Benny Wenda Bahkan Tak Mendapat Dukungan Warga Papua

Nasional
Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Bawaslu: Tidak Pakai Masker, Pemilih Tak Boleh Masuk TPS

Nasional
Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Lewat KIM, Kominfo Manfaatkan Karang Taruna dan PKK Desa untuk Menyebarkan Informasi Pilkada

Nasional
Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Jelang Pencoblosan, Perludem Ingatkan 5 Hal Ini

Nasional
Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Beri Kuliah Umum, Kemendes PDTT Paparkan agar BUMDes Tidak Ganggu Ekonomi Warga

Nasional
KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

KPK Diharapkan Dapat Klarifikasi Pernyataan Calon Wali Kota Makassar Danny Pomanto Terkait Penangkapan Edhy Prabowo

Nasional
UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

UPDATE 5 Desember: 508 Kabupaten/Kota Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

UPDATE 5 Desember: Kasus Baru Covid-19 Tercatat di 32 Provinsi, DKI Jakarta Catat 1.360 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X