Menelisik Peran Negara dalam Kebinekaan

Menurut Setara Institute, pelanggaran ini dilakukan, baik oleh kelompok-kelompok di masyarakat maupun institusi negara. Institusi negara yang paling banyak melanggar adalah pemerintah daerah (36 persen) dengan berbagai perangkatnya, sementara kepolisian sebanyak 33 persen.

Bagi publik jajak pendapat ini, sejumlah kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, kerap menjadi pemicu dilanggarnya hak-hak kelompok minoritas. Secara tegas, lebih dari separuh responden (54,4 persen) menilai, keputusan Menteri Agama terhadap Ahmadiyah melanggar hak kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Jika peristiwa-peristiwa itu ditanyakan dalam konteks peran negara, sebanyak 74,1 persen responden bahkan menilai hal itu ”pembiaran dan memelihara” konflik.

Penilaian tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan berbasis agama yang terjadi di masyarakat tidak berdimensi tunggal. Di luar soal doktrin keagamaan, lemahnya sikap pemerintah terhadap aksi kekerasan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan pelanggaran. Tidak jarang pula dijumpai kecenderungan keberpihakan aparat terhadap pandangan kelompok mayoritas sehingga mengorbankan kelompok minoritas.

Prof Musdah Mulia menyebutkan dalam buku Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi bahwa iklim kebebasan beragama di Indonesia sulit diwujudkan karena krisis peranan dan krisis kesadaran. Krisis peranan menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya. Krisis dimaksud adalah tanggung jawab untuk berperan aktif merealisasikan UU yang ada dan dirasa cukup untuk menjamin kebebasan beragama. Krisis peranan pada gilirannya menuntut kesadaran, baik pemerintah maupun masyarakatnya

”Pemerintah mesti menyadari peran obyektif mereka untuk mengatasi masalah kebebasan beragama, bukan malah menjadi kekuatan membelenggu kebebasan tersebut,” tulisnya.

Modal sosial

Di beberapa wilayah, potensi pelanggaran kebebasan beragama bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan. Hal ini dimungkinkan sepanjang para pemimpinnya, yang merupakan representasi dari negara, bersedia menjamin dan melindungi hak sipil dan politik yang khusus ini.

Beberapa contoh bisa disebutkan di sini. Konflik yang sempat mencuat di Solo, Jawa Tengah, pada September 2012 antara warga Solo dan kelompok radikal tertentu bisa diselesaikan dan tidak meluas. Atau potensi konflik yang muncul di wilayah Yogyakarta terkait pembangunan tempat ziarah kelompok agama tertentu pada Maret 2011.

Pada kedua peristiwa tersebut, peran pemimpin sangat krusial. Keduanya berhasil menengahi konflik dan mengajak warga untuk tetap menghormati kebebasan beragama kelompok lainnya sambil bersikap tegas terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan. Hasilnya, konflik tidak meluas dan hak untuk bebas beribadah tetap terlindungi.

Peran negara dengan demikian signifikan. Bukan hanya karena institusi inilah yang seharusnya menjadi jembatan negosiasi terus-menerus antarkelompok yang berpotensi konflik, melainkan juga karena sikap toleran yang muncul di masyarakat tidak bisa bertahan jika negara tidak bisa menjaga keberlanjutannya.

Seperti diungkap oleh sebagian besar publik survei ini bahwa landasan toleransi telah terbangun di masyarakat. Tujuh dari 10 responden secara lugas menyatakan bersedia memilih pemimpin yang berbeda agama dengan dirinya. Demikian pula halnya dengan kesediaan memberikan izin pendirian rumah ibadah bagi kelompok agama yang berbeda. Sebanyak 73,8 persen responden tidak ragu menyetujuinya.

Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 telah membuktikan perihal kehendak kebinekaan yang masih menjadi arus utama di masyarakat. Di tengah kuatnya gelombang kampanye berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) terhadap Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, para pemilih tetap bergeming untuk memilihnya.

Sikap toleran dan pro-kebinekaan seperti ini merupakan modal untuk kembali menguatkan peran negara dalam merangkum kebinekaan. (Litbang Kompas)