Banyak Pemulung di TPA Bantargebang Tak Peroleh Jamkesda

BEKASI, KOMPAS.com - Para pemulung di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat banyak yang tidak punya KTP. Akibatnya mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), sehingga perlu ada klinik khusus pemulung di Bantargebang.

Hal itu diungkapkan sejumlah pemulung, saat Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf Macan Effendi, mengunjungi Bantargebang Sabtu (8/12/2012).

Melihat fakta itu, Dede mewacanakan renegoisasi kontrak penggunaan TPA sampah Bantargebang dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Renegoisasi dilakukan, terkait pemenuhan berbagai fasilitas sosial dan lingkungan di sekitar TPA Bantargebang meliputi klinik, sekolah dan tempat ibadah bagi para keluarga pemulung.

Menurut Dede, DKI Jakarta sangat membutuhkan Jawa Barat, khususnya Bekasi, terkait pembuangan limbah sampah. Selama ini Bantargebang merupakan tempat pembuangan akhir sampah Ibu Kota.

Akibatnya, lingkungan Bantargebang menjadi tidak sehat dan rentan penyakit. Bahkan air tanah di sekitar TPA sudah tidak layak dikonsumsi untuk makanan dan minuman.

"Selain fasilitas sosial, diperlukan juga green zone di sekitar TPA untuk menetralisir polusi udara dan air akibat penimbunan sampah. Ini yang harus dinegosiasikan dengan DKI, agar kesehatan warga Bekasi tetap terjaga," ujar Wagub Jabar.

Butuh sinergitas

Menurut Wagub, jika lingkungan Bantargebang tidak diperbaiki maka bukan hanya warga sekitar yang terancam, melainkan juga seluruh warga Bekasi dan Jawa Barat.

Perbaikan lingkungan Bantargebang, ujar Dede, tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemkot Bekasi dan Pemprov Jabar. Pemprov DKI Jakarta sebagai pihak yang membuang sampah harus ikut bertanggung jawab.

"Pemprov Jabar sederajat dengan DKI Jakarta. Kita ingin bukan cuma Ibu Kota yang bersih, tapi Bekasi juga harus bersih. Karena itu butuh sinergitas yang kuat dan sederajat," tegas Dede.