Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Pangaribuan dan Harry Pontoh Jadi Kuasa Hukum Andi

Kompas.com - 08/12/2012, 02:24 WIB
Imanuel More

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga Andi Alfian Mallarangeng akhirnya memutuskan untuk menerima bantuan hukum pengacara. Pilihan mereka jatuh pada dua pengacara, yaitu Luhut Pangaribuan dan Harry Pontoh.

"Kuasa hukum betul, yang lain belum apa-apa," kata Luhut seusai menyambangi kediaman Andi di rumah dinas Menteri Pemuda dan Olahraga, Widya Chandra, Jakarta, Jumat (7/12/2012) malam.

Sebelumnya, Luhut terkesan menutup-nutupi bahwa kehadirannya bersama Harry di rumah dinas Menpora itu bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada Andi. Hal ini dikarenakan pernyataan Andi pada siang tadi yang memilih untuk tidak meminta bantuan hukum dari pihak luar. "Kita kasih support saja. Kan baru pengumuman, jadi nanti saja, kemungkinan pasti ada," ujar Luhut sebelumnya.

Di tempat yang sama, pengacara muda Harry Pontoh memberikan konfirmasi yang lebih jelas. Meski demikian, ia menyatakan masih akan mempelajari kasus tersebut. "Boleh dikatakan begitu (jadi kuasa hukum Andi). Tapi, ini tahapan awal. Kita pelajari dulu," jawab Harry.

Luhut menyatakan, kehadiran mereka atas permintaan keluarga Andi. Keduanya telah menyatakan kesanggupan untuk menjadi kuasa hukum mantan Menpora yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Pernyataan tersebut dibenarkan Rizal Mallarangeng, adik kandung Andi. Ia menerangkan bahwa banyak pengacara ternama dan biro hukum yang telah menawarkan jasa untuk memberikan bantuan hukum kepada Andi. Namun, pilihan keluarga akhirnya jatuh pada Luhut dan Harry. Keduanya dinilai Rizal sebagai kombinasi pengacara senior dan pengacara muda yang tepat untuk mendampingi mantan Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Demokrat. "Pak Harry adalah pengacara muda dan cemerlang, sedangkan Pak Luhut sudah dikenal luas sebagai ahli pidana senior," kata Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com