DPR Nantikan Keberanian Dipo

Jakarta, Kompas - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menantikan kehadiran Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan kongkalikong Kemente- rian Pertahanan dan DPR ke Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat untuk klarifikasi.

”Kami harap Dipo Alam mau dan berani datang,” kata Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, Jumat (7/12). Sebelumnya, Komisi I DPR mengundang Dipo rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Karena Dipo, pihak Kementerian Keuangan, dan BPKP tidak datang, pertemuan ditunda. Sesuai UU Nomor 27 Tahun 2009, DPR bisa memanggil paksa jika Dipo tiga kali tidak datang.

Selain kepada Dipo, klarifikasi juga ditujukan kepada Kementerian Keuangan terkait pembekuan APBN Perubahan Rp 678 miliar yang merupakan dana optimalisasi Kemenhan/TNI. Anggaran itu akan digunakan untuk pembelian alat pengacak data, komunikasi, dan 135 alat selam untuk TNI AL. Pembekuan menyusul laporan Dipo ke KPK.

Harul Al Rasyid dari Gerindra mengatakan tersinggung lantaran Dipo tidak menyebut anggota Komisi I DPR yang terlibat. Semua jadi merasa tertuduh.

Hal senada disampaikan Tubagus Hasanuddin dari Fraksi PDI-P. Ia mengatakan, jangan sampai karena ada matra yang cemburu dengan penggunaan Rp 678 miliar, lalu disebut ada kongkalikong dengan DPR. ”Yang kami lakukan itu prosedurnya. Yang membagi-bagi, kan, Saudara,” ujarnya kepada wakil pemerintah yang hadir.

Audit BPK

Dalam rapat yang tidak dihadiri Dipo tersebut, Enggartiasto Lukita dari Fraksi Partai Golkar minta semua pembelian senjata sejak 2010 dibuka dan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). ”Kalau belum jelas, kita tunda semua pembelian senjata,” katanya.

Hasanuddin mengemukakan, banyak ketidakberesan terkait pembelian senjata oleh TNI dan Kemenhan seperti pembelian MBT Leopard, pesawat tempur Sukhoi, dan F-16 bekas dari AS.

”Leopard misalnya. Tadinya 280 juta dollar AS bisa beli 100 unit. Ternyata sekarang katanya bisa beli 149 unit. Kalau mau bersih-bersih, ayo!” ujar Hasanuddin.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berharap, ketegangan DPR dengan Dipo tidak menghambat pembangunan kekuatan TNI. Setelah 15 tahun tidak membangun kekuatan, momentum pembangunan kekuatan itu saat ini datang dan tepat.

Menurut Purnomo, pembekuan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan usul audit pembelian senjata oleh BPK akan menghambat pembangunan kekuatan TNI. Tahun 2020, kondisi Asia Pasifik akan dipenuhi adu kekuatan militer. ”Kita harus siap,” ujarnya.

Dalam rapat pada Kamis itu hadir juga Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Sekretaris Jenderal Kemenhan Eris Herryanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kepala Staf TNI AL Laksamana Soeparno, dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Imam Sufaat. Sementara Menteri Keuangan, Ketua BPKP, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf TNI AD tidak hadir. (EDN)