Wakapolri: KPK Harus Ikuti Mekanisme

Kompas.com - 07/12/2012, 17:03 WIB
Penulis Imanuel More
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri tetap membantah bila penarikan penyidik kepolisian yang bertugas di KPK bertendensi pengembosan. Polri menyatakan tetap mendukung KPK dan siap menyumbangkan penyidik.

"Polisi bertekad justru memperkuat KPK sesuai aturan yang benar. Silakan KPK mau penyidik siapa, haknya KPK, yang penting ikuti mekanismenya," ujar Wakapolri Komjen Nanan Sukarna di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (7/11/2012).

Ia menjelaskan, Polri bertindak mengikuti aturan yang berlaku. Untuk pengalihan status dibutuhkan izin Badan Kepegawaian Negara (BKN). Setelah itu, diperlukan pula laporan ke Presiden.

"Harus lapor ke Presiden karena perwira dilantik Presiden. Pensiun pun (ditandatangani) Presiden. Kalau mau berhenti izin dulu ke Presiden," tegas Nanan.

KPK sempat meminta Polri untuk mengikhlaskan 28 penyidik Polri yang masih bertugas di KPK. Menanggapi permintaan itu, Nanan menyatakan Polri tidak keberatan memberikan anggotanya menjadi penyidik KPK. Masalahnya, pihak KPK tetap diwajibkan mengikuti mekanisme dalam pengajuan permohonan.

"Ikhlas ada aturan, aturannya kita ikuti supaya tidak salah. Prinsipnya, kita dukung KPK. Mekanismenya yang harus disinergikan," pungkas Nanan.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

    Nasional
    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

    Nasional
    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

    Nasional
    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

    Nasional
    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

    Nasional
    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

    Nasional
    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

    Nasional
    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

    Nasional
    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

    Nasional
    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

    Nasional
    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

    Nasional
    Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

    Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

    Nasional
    Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

    Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

    Nasional
    Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

    Pangdam Jaya: Penurunan Spanduk Rizieq Shihab Sesuai Prosedur

    Nasional
    Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

    Orangtua Djoko Tjandra Meninggal di Tahun 2015, Tim Sempat Berjaga-jaga di Sejumlah Titik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X