Kompas.com - 07/12/2012, 12:04 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.comPengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dapat menjadi momentum bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkonsolidasikan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II sebelum Pemilu 2014. Salah satu caranya, Presiden dapat melakukan bongkar pasang kabinet, utamanya pos-pos yang tidak berkinerja.

"Ini kesempatan berharga jelang tahun politik pada 2013. Kalau ditunda, dan semakin dekat ke pemilu, akan semakin susah. Menteri yang baru juga memerlukan adaptasi," kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi kepada Kompas.com, Jumat (7/12/2012).

Kabinet yang berkinerja baik dapat menaikkan citra Partai Demokrat sebagai partai pemerintah. Terlebih, Presiden, dalam beberapa kesempatan, telah mengatakan ingin memberikan peninggalan (legacy) yang baik kepada presiden berikutnya.

Ketika ditanya seberapa besar kemungkinan Presiden melakukan reshuffle susunan kabinet, Burhan hanya mengatakan, hal tersebut bisa saja terjadi.

"Namun, Presiden akan berhitung secara hati-hati," kata Burhan. Presiden berpotensi menghadapi persoalan dukungan politik di Parlemen, terutama bila mengganti menteri-menteri tak berkinerja yang berasal dari partai politik.

Secara terpisah, pengamat politik M Qodari mengatakan, Presiden bisa saja menggunakan momentum ini untuk memperkuat basis politiknya. Caranya, Presiden memberikan "jatah" kursi Menpora kepada anggota koalisi Parpol Pendukung Pemerintah.

Presiden disebut-sebut akan menunjuk pengganti Andi pada Jumat sore ini.

"Tunggu dari Presiden aja. Katanya hari ini diputuskan," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Istana Negara, Jakarta, Jumat, ketika ditanya apakah dirinya yang mengambil alih tugas Menpora. Secara struktural, jabatan Menpora berada di bawah koordinasi Agung.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan juru bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri adalah orang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK. 02/2012.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengembangan Kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Sebelumnya, KPK mencegah Direktur PT Global Daya Manunggal Nany Meilana Ruslie dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Pencegahan Machfud telah berakhir.

Baca juga:
Andi Mallarangeng: Saya Memohon Maaf
Hari Ini Presiden Tunjuk Pengganti Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng: Kebenaran Akan Terungkap
Andi Mallarangeng Tak Mau Jadi Beban SBY
Andi Mallarangeng Sempat Titip soal PSSI

Berita terkait penetapan Menteri Andi sebagai tersangka dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Nasional
    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Nasional
    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Nasional
    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Nasional
    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Nasional
    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Nasional
    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.