Menteri Tersangka, Momentum SBY Lakukan Konsolidasi Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dapat menjadi momentum bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengkonsolidasikan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II sebelum Pemilu 2014. Salah satu caranya, Presiden dapat melakukan bongkar pasang kabinet, utamanya pos-pos yang tidak berkinerja.

"Ini kesempatan berharga jelang tahun politik pada 2013. Kalau ditunda, dan semakin dekat ke pemilu, akan semakin susah. Menteri yang baru juga memerlukan adaptasi," kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi kepada Kompas.com, Jumat (7/12/2012).

Kabinet yang berkinerja baik dapat menaikkan citra Partai Demokrat sebagai partai pemerintah. Terlebih, Presiden, dalam beberapa kesempatan, telah mengatakan ingin memberikan peninggalan (legacy) yang baik kepada presiden berikutnya.

Ketika ditanya seberapa besar kemungkinan Presiden melakukan reshuffle susunan kabinet, Burhan hanya mengatakan, hal tersebut bisa saja terjadi.

"Namun, Presiden akan berhitung secara hati-hati," kata Burhan. Presiden berpotensi menghadapi persoalan dukungan politik di Parlemen, terutama bila mengganti menteri-menteri tak berkinerja yang berasal dari partai politik.

Secara terpisah, pengamat politik M Qodari mengatakan, Presiden bisa saja menggunakan momentum ini untuk memperkuat basis politiknya. Caranya, Presiden memberikan "jatah" kursi Menpora kepada anggota koalisi Parpol Pendukung Pemerintah.

Presiden disebut-sebut akan menunjuk pengganti Andi pada Jumat sore ini.

"Tunggu dari Presiden aja. Katanya hari ini diputuskan," kata Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di Istana Negara, Jakarta, Jumat, ketika ditanya apakah dirinya yang mengambil alih tugas Menpora. Secara struktural, jabatan Menpora berada di bawah koordinasi Agung.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan juru bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri adalah orang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK. 02/2012.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengembangan Kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Sebelumnya, KPK mencegah Direktur PT Global Daya Manunggal Nany Meilana Ruslie dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Pencegahan Machfud telah berakhir.

Baca juga:
Andi Mallarangeng: Saya Memohon Maaf
Hari Ini Presiden Tunjuk Pengganti Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng: Kebenaran Akan Terungkap
Andi Mallarangeng Tak Mau Jadi Beban SBY
Andi Mallarangeng Sempat Titip soal PSSI

Berita terkait penetapan Menteri Andi sebagai tersangka dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang