Kompas.com - 07/12/2012, 11:43 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mundur dari jabatannya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi meningkatkan statusnya menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dipuji. Hal ini bisa menjadi standar baru bagi para pejabat, khususnya anggota kabinet menteri, yang tersandung kasus hukum.

"Menjadi standar baru. Berikutnya, jika ada menteri lain yang ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada cara lain selain mengikuti jejak Andi Mallarangeng," kata pengamat politik Burhanuddin Muhtadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/12/2012).

Andi merupakan menteri pertama yang dijerat KPK. Di masa mendatang, kata Burhan, baik menteri maupun para pejabat dapat mengundurkan diri ketika namanya santer disebut-sebut terlibat dalam skandal korupsi.

Beberapa menteri yang sempat tersangkut kasus dugaan korupsi adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono.

Hal senada diungkapkan pengamat politik M Qodari. Qodari mengatakan, Andi, yang juga mantan juru bicara Presiden, tidak memiliki banyak pilihan selain mengundurkan diri.

"Pasca-penetapan, pasti banyak tekanan agar Presiden memecat Andi Mallarangeng. Jadi, mau tak mau, Andi harus mundur," kata Qodari.

Jika Andi, yang juga politisi Partai Demokrat, bersikeras tidak akan mundur, maka hal ini akan membuat citra partainya semakin terpuruk.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan juru bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri, sesorang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK. 02/2012.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

    BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus

    Nasional
    BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

    BREAKING NEWS: Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM

    Nasional
    UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

    UPDATE 25 Juli: Sebaran 1.266 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

    Nasional
    Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

    Sebaran 38.679 Kasus Baru Covid-19 Hari Ini, 5 Provinsi di Jawa Terbanyak

    Nasional
    Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

    Update 25 Juli: Supek Covid-19 Capai 275.145 Kasus

    Nasional
    UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

    UPDATE: 173.472 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 44,58 Persen

    Nasional
    UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

    UPDATE 25 Juli: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Jadi 573.908 Kasus

    Nasional
    UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE: 17.906.504 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

    Walau Publik Belum Semuanya Patuh, PPKM Dinilai Perlu Dipertahankan

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

    UPDATE: Bertambah 37.640, Pasien Sembuh dari Covid-19 Total 2.509.318 Orang

    Nasional
    UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

    UPDATE: Tambah 1.266 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Ada 83.279

    Nasional
    UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

    UPDATE: Tambah 38.679, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 3.166.505 Orang

    Nasional
    Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

    Melihat Tingginya Kasus dan Kematian Covid-19 Indonesia Selama PPKM Darurat dan Level 4

    Nasional
    Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

    Rencana Pelonggaran PPKM, Seberapa Tinggi Kasus dan Kematian Covid-19 di Jawa-Bali?

    Nasional
    Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

    Panglima TNI: Tempat Isolasi Terpusat Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pasien Covid-19

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X