Kompas.com - 07/12/2012, 10:07 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Demokrat bidang Komunikasi Andi Nurpati mengatakan partainya menghormati setiap keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan tersangka Andi Mallarangeng yang tersandung kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Hingga kini, Partai Demokrat belum mengambil sikap terkait penetapan itu. Namun Andi Nurpati menegaskan, partainya akan menghormati keputusan Andi Mallarangeng seandainya memilih mengundurkan diri dari Demokrat. "Tentu saja Partai Demokrat menghormati demi penyelesaikan kasus Hambalang. Di dalam proses itu, Partai Demokrat tidak akan intervensi terhadap. Tapi kalau mengundurkan diri jabatan pimpinan Demokrat, ini langkah yang kami apresiasi," ujar Andi Nurpati, Jumat (7/12/2012), saat dihubungi wartawan.

Andi Nurpati mengatakan, Partai Demokrat belum mengambil tindakan apa pun meski sudah ada pencekalan dari imigrasi terhadap mantan juru bicara Presiden Itu. Pasalnya, Andi Malarangeng dicekal dalam posisinya yang menduduki kursi di pemerintahan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Sehingga, Andi Nurpati menilai, seharusnya Pemerintah yang menanggapi kondisi ini.

"Bukti KPK mencekal seorang menteri aktif itu kan artinya merujuk pada pemerintah, dan Partai Demokrat sendiri tidak akan ikut campur," imbuh Andi Nurpati lagi.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Andi Mallarangeng sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membenarkan hal tersebut.

Ihwal penetapan Andi sebagai tersangka ini diketahui melalui surat permohonan pencegahan yang dikirimkan KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat bernomor 4569/01-23.12.2012 tanggal 3 Desember 2012 itu menyebutkan status Andi sebagai tersangka.

Saat ini, KPK sedang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terkait pembangunan pengadaan sarana dan prasarana Hambalang tahun anggaran 2010-2012 yang dilakukan oleh tersangka Andi Mallarangeng selaku Menpora atau pengguna anggaran Kemenpora. "Andi dan kawan-kawan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna kepentingan penyidikan," kata Busyro.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Andi dicegah bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng dan M Arif Taufikurrahman dari PT Adhi Karya.

***

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: SKANDAL PROYEK HAMBALANG

 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

    KPK Eksekusi Mantan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria ke Lapas Sukamiskin

    Nasional
    Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

    Mensos Sebut Bansos Tunai Tak Lagi Dilanjutkan

    Nasional
    Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

    Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

    Nasional
    Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

    Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

    Nasional
    Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

    Nasional
    Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

    Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

    Nasional
    Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

    Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

    Nasional
    Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

    Nasional
    Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

    Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

    Nasional
    Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

    Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

    Nasional
    Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

    Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

    Nasional
    Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

    Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

    Nasional
    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

    Nasional
    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

    Nasional
    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.