Kompas.com - 07/12/2012, 09:47 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan tersangka politisi Partai Demokrat yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang akan berdampak langsung pada citra Partai Demokrat yang sebelumnya mengusung semboyan antikorupsi. Partai bentukan Susilo Bambang Yudhoyono ini harus segera berbenah diri jika tidak mau tersandera oleh berbagai kasus-kasus hukum yang menjerat kadernya.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yudha mengatakan, ada empat variabel penentu kekuatan elektoral Demokrat pada tahun 2009 yang sekaligus variabel penting dan memengaruhi prospek elektoral Demokrat di tahun 2014.

"Empat variabel itu adalah magnet elektoral personalitas SBY, persepsi publik terhadap kinerja pemerintah, persepsi publik terhadap Demokrat sebagai partai paling bersih tahun 2009, dan soliditas internal demokrat," ujar Hanta, Jumat (7/12/2012), saat dihubungi wartawan.

Dia menilai, kasus Hambalang yang menjerat Sekretaris Dewan Pembina Demokrat Andi Mallarangeng akan menusuk kekuatan variabel ketiga, yaitu persepsi Partai Demokrat sebagai partai bersih dan antikorupsi. Hal ini akan merusak citra dan kredibilitas elektoral Partai Demokrat di 2014.

"Problem Hambalang jika semakin klimaks mendekati 2014, dan akan semakin memperburuk keadaan. Tapi, kalau antiklimaks sudah tuntas setahun sebelum pemilu, paling tidak Partai Demokrat punya waktu cukup untuk melakukan recovery. Tetapi prospek elektoralnya juga dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap kinerja SBY dan pemerintahannya," kata Hanta.

Anas beban Demokrat

Dalam kasus dugaan korupsi Hambalang, tidak hanya petinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, yang kerap dikait-kaitkan dalam kasus itu. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga sempat disebut mantan Bendahara Umum, M Nazaruddin, terlibat dalam proyek Hambalang. Keterlibatan Anas disebut Nazaruddin melalui PT Dutasari Citralaras, tempat Athiyyah Laila yang merupakan istri Anas menjadi komisaris di perusahaan tersebut.

Nazaruddin menuding perusahaan ini berperan dalam menampung fee proyek Hambalang, kemudian mengalokasikannya ke Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta ke DPR. Terkait hal ini, Hanta menilai, akan sangat berbahaya bagi Partai Demokrat jika kasus ini mencapai klimaks dengan juga menjerat Anas Urbaningrum.

"Itulah yang saya maksud berbahaya bagi Demokrat, justru klimaks mendekati 2014 kalau Ketumnya, misalnya, juga terlibat. Ini akan menusuk jantung kekuatan elektoral Demokrat. Citra partai remuk," kata Hanta.

Demokrat, lanjutnya, saat ini sedang mengalami dilema dan akan semakin terbelah. Kedua kelompok yang terbelah itu yakni kelompok yang menginginkan nama yang diindikasikan tersangkut Hambalang dinonaktifkan. Hal ini dilakukan untuk menyelamatkan partai dan kelompok yang cukup kuat tetap mendukung Anas karena menganggapnya bukan tersangka sehingga menurut aturan partai tidak bisa diberhentikan.

"Ini akan menjadi dilema bagi SBY. Menonaktifkan Anas, risikonya soliditas partai terancam karena basis dukungan dari grass root terhadap Anas masih relatif kuat. Sementara itu, jika tetap membiarkan, maka akan merugikan citra partai. Jadi saat ini Demokrat tersandera," kata Hanta.

Oleh karena itu, Hanta menilai, solusi yang bisa dilakukan Partai Demokrat untuk mengangkat citra adalah dengan melakukan kesepakatan politik di internal Partai Demokrat dan keputusan politik dari Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tidak hanya menunggu proses hukum. Makanya harus ada kesepakatan dan keputusan politik di Partai Demokrat," ucapnya.

Baca juga:
Andi Mallarangeng, Menteri Aktif Pertama yang Dijerat KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

    Nasional
    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

    Nasional
    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

    Nasional
    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

    Nasional
    Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

    Dirjen Dukcapil Usul Peserta Pemilu 2024 Deklarasikan Tak Pernah Punya Paspor Asing

    Nasional
    Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan 'Cuci Tangan' Pemerintah

    Solusi Kasus HAM Lewat Jalur Non-yudisial dan "Cuci Tangan" Pemerintah

    Nasional
    Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

    Hepatitis Akut, Dianggap Kecil Kemungkinan Jadi Pandemi tapi Tetap Diwaspadai

    Nasional
    Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

    Kritik untuk Penyelesaian Kasus HAM Berat 1998 tanpa Pengadilan

    Nasional
    Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

    Lepas Masker Menuju Transisi dan Pandemi yang Belum Berakhir

    Nasional
    Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

    Kebijakan Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Dicabut dan Pengawasan Ketat Harga di Pasaran

    Nasional
    Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

    Menimbang-nimbang Capres Eksternal Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

    [POPULER NASIONAL] Pesan Moeldoko Soal Lepas Masker | Prinsip Politik Ridwan Kamil

    Nasional
    Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

    Perjalanan Larangan Ekspor Minyak Goreng, Kebijakan Jokowi yang Diklaim Berhasil Tak Sampai Sebulan

    Nasional
    Kehendak Golkar Usung Capres dan 'Memantrai' Elektabilitas Airlangga

    Kehendak Golkar Usung Capres dan "Memantrai" Elektabilitas Airlangga

    Nasional
    Tanggal 23 Mei Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 23 Mei Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.