Kompas.com - 07/12/2012, 09:35 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Penetapan tersangka Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menjadi sejarah baru bagi KPK. Sejak berdiri pada 2003, lembaga antikorupsi itu akhirnya berani menetapkan seorang menteri aktif pada akhir tahun ini.

Andi Mallarangeng merupakan menteri aktif pertama yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi justru merugikan keuangan negara.

Berdasarkan catatan, selama ini KPK seolah menjerat seorang menteri saat statusnya sudah pensiun. Sebut saja mantan Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno; mantan Menteri Sosial, Bachtiar Chamsyah; mantan Menteri Kesehatan, Sujudi; dan Mantan Menteri Kelautan, Rokhim Dahuri.

Hari Sabarno divonis bersalah dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah di Indonesia. Perbuatan itu dilakukan saat Hari berstatus menteri. Dia kemudian dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Hukuman Hari diperberat menjadi lima tahun penjara di tingkat kasasi.

Bachtiar Chamsyah divonis majelis hakim Pengadilan Tipikor satu tahun delapan bulan penjara dalam kasus korupsi pengadaan sarung, sapi, dan mesin jahit di Departemen Sosial pada 2004-2006.

Sementara itu, Sujudi diperberat hukumannya menjadi empat tahun setelah Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali yang diajukan Sujudi. Di pengadilan tingkat pertama, Sujudi hanya dijatuhi penjara dua tahun tiga bulan. Dia dianggap terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk langsung PT Kimia Farma Trade and Distribution sebagai rekanan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit pada kawasan Indonesia bagian timur.

Adapun Rokhim Dahuri divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengumpulan dana dekonsentrasi yang dilakukan melalui pejabat Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebesar lebih dari Rp 15 miliar. Dia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penetapan Andi sebagai menteri aktif pertama yang menjadi tersangka ini sudah diisyaratkan pimpinan KPK beberapa waktu lalu. Dalam diskusi bertajuk "Eksistensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi" di Jakarta, Selasa (7/8/2012) lalu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengisyaratkan hal tersebut.

"Mudah-mudahan ada menteri dalam beberapa bulan ke depan," kata Bambang saat diskusi itu.

Dia menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang juga menjadi pembicara dalam kasus tersebut. Pramono mengapresiasi KPK karena berani menjerat sejumlah pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Namun, menurut Pramono, KPK kerap menjerat para pejabat tersebut saat mereka non-job atau tidak aktif lagi.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

    Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

    Nasional
    Jelang Libur Nataru: Airlangga: yang 'Travelling' yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

    Jelang Libur Nataru: Airlangga: yang "Travelling" yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

    Nasional
    Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

    Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

    Nasional
    Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

    Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

    Nasional
    Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

    Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

    Nasional
    Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

    Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

    Nasional
    Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

    Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

    PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

    Nasional
    Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

    Kemendagri Bakal Jemput Bola Ganti Dokumen Kependudukan Korban Erupsi Gunung Semeru

    Nasional
    Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

    Survei Sebut Mayoritas Responden Tolak Perpanjangan PPKM, Ini Kata Stafsus Mensesneg

    Nasional
    57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

    57 Eks Pegawai KPK Akan Gabung Polri, Johan Budi: Tetaplah Berantas Korupsi

    Nasional
    Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

    Polri Geser KPK dalam Survei Kepercayaan Publik, Ini Kata Komisi Antirasuah

    Nasional
    Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

    Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado Diduga Terima Suap DAK Lampung Tengah

    Nasional
    Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

    Kepala BNPB Serahkan Bantuan kepada Pasien Terdampak Erupsi Semeru di RSUD Pasirian

    Nasional
    Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

    Temui Jokowi di Istana, Johan Budi: Saya Kasih Second Opinion soal Tugas Para Menterinya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.